Breaking News:

Soal Ganti Rugi Lahan Tol Balsam Seksi 1, Rahmad Mas'ud Berharap Selesai Dalam Tiga Bulan

Jalan tol Balikpapan-Samarinda seksi 1 dan 5 telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/8/2021) lalu.

Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Diah Anggraeni
HO/Tim Media Rahmad Mas'ud
Terkait ganti rugi lahan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut hasil rapat yang difasilitasi Kantor Staf Presiden. Dirinya berharap paling lama tiga bulan ke depan sudah selesai, sebagaimana timeline yang disepakati bersama. 

TRIBUNKALTIM.CO - Jalan tol Balikpapan-Samarinda seksi 1 dan 5 telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/8/2021) lalu.

Meski demikian, peresmian tersebut masih menyisakan persoalan.

Yakni, ganti rugi tanah masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) dengan 39 bidang seluas ± 211.825 meter persegi yang belum selesai, setelah dilakukan konsinyasi pada tahun 2018 lalu. 

Baca juga: Balikpapan Kembali Berduka, Rahmad Masud Melepas Jenazah Nakes RSUD, Berikut Pesannya

Seperti diketahui, proses penyelesaian ganti rugi cukup memakan waktu panjang dan berliku-liku sampai harus difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) atas pengaduan masyarakat setempat dengan melibatkan pihak terkait mulai dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov Kaltim, dan dan instansi terkait di Pemerintah Kota Balikpapan pada awal bulan Juli 2021 yang lalu. 

Terkait hal itu, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut hasil rapat yang difasilitasi KSP tersebut.

"Saya akan tindak lanjuti sebagaimana surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda yang memohon agar walikota  mengajukan surat usulan area Inver PPTPKH pada Kawasan HLSM kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, artinya mekanisme inver tersebut posisinya berada di BPKH sejak tanggal 27 Agustus 2021 kemarin," kata Rahmad.

Dirinya pun berharap, paling lama tiga bulan ke depan sudah selesai sebagaimana timeline yang disepakati bersama.

Klaim masyarakat pada kawasan hutan ternyata tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme perubahan batas melainkan dengan mekanisme Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH) sebagaimana Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Baca juga: Balikpapan Penyangga Ibu Kota Negara, Walikota Rahmad Masud akan Sampaikan ke Presiden Jokowi

Sedangkan instansi yang terlibat saat difasilitasi KSP itu adalah Direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat maupun yang berada di Provinsi Kaltim dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan instansi terkait di Pemerintah Kota Balikpapan

Rahmad Mas'ud berharap, semua pihak terkait dapat bersinergi untuk mempercepat pelaksanaan Inver PPTPKH tersebut sehingga proses berjalan sesuai kesepakatan timeline.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved