Pembelajaran Tatap Muka Tingkat SMA dan SMK di Berau Menunggu Keputusan Pemprov Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Keputusan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) maupun PTM terbatas untuk tingkat SMA maupun SMK di Kabupaten Berau menunggu keputusan provinsi.

Kepala Uptd Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilker Berau, Yuanita Sari menjelaskan, keberlangsungan PTM nantinya harus menunggu keputusan provinsi.

“Walaupun daerah nantinya untuk SMP maupun SD sudah tatap muka terlebih dahulu, kami tetap harus menunggu provinsi,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (30/8/2021).

Yuanita melanjutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan asesmen kepada beberapa sekolah, dan melakukan tinjauan langsung pada kondisi sekolah. Melihat, sudah hampir dua tahun bangunan sekolah tidak digunakan, kecuali para guru yang harus berada di sekolah.

Baca juga: Terkait Kemungkinan Menggelar PTM, Gubernur Kaltim Isran Noor Masih Menunggu Evaluasi PPKM

Menurutnya, sebagian besar sekolah tingkat SMA maupun SMK di Berau, sudah sangat siap dengan PTM maupun PTM terbatas, sesuai dengan asesmen. Baik dari persetujuan orangtua yang harus terlebih dahulu sepakat untuk melaksanakan PTM.

Begitu juga dari segi infrastrukturnya yang mendukung, serta dukungan dari Satgas bentukan sekolah, yang meliputi tenaga kesehatan yang harus bekerja sama dengan sekolah.

“Kalau provinsi, maupun Gubernur sudah memberikan persetujuan kami sudah sangat siap untuk membuka sekolah,” ungkapnya.

Kesiapan tersebut, juga ditandai bahwa pihaknya telah memiliki skema seperti berapa persen murid yang dapat belajar di kelas dalam satu harinya. Namun, tetap harus menunggu Juknis yang pasti.

Baca juga: Soal Pelaksanaan PTM di Berau, Bupati Sri Juniarsih Masih Tunggu Instruksi dari Pusat

Yuanita mengakui untuk sekarang, aturan tidak begitu ketat. Beberapa siswa masih diperbolehkan untuk datang ke sekolah, seperti untuk mengumpul tugas, serta ada beberapa hal yang harus diurus melalui tatap muka. Lantaran sebelumnya siswa lebih baik tidak datang kesekolah, dan mengurus segalanya melalui daring.

Tetapi, bisa saja walaupun keputusan di provinsi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Berau agar bisa mengikuti keputusan daerah untuk PTM maupun PTM terbatas.

“Nanti kami bisa minta Bupati untuk mengeluarkan SK dan dikirim kepada provinsi, agar jadi pertimbangan, bahwa kondisi Berau sudah aman. Mungkin pertimbangan provinsi, karena tiap daerah kan beda-beda status level PPKM nya,” bebernya. (*)