PPKM Luar Jawa-Bali Hasilkan Tren Perbaikan Situasi, Hati-hati Menyikapi dan Terus Dorong Vaksinasi

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali berlaku hingga 6 September 2021 mendatang, sesuai Instruksi Menteri

Editor: Diah Anggraeni
ekon.go.id
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers "Update Penanganan Pandemi Covid-19" secara virtual, Senin (30/8/2021). Airlangga menjelaskan secara rinci mengenai hasil asesmen sementara secara spasial di luar Jawa-Bali. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali berlaku hingga 6 September 2021 mendatang, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 36 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 37 tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Luar Jawa-Bali.

Pada Konferensi Pers "Update Penanganan Pandemi Covid-19" secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan secara rinci mengenai hasil asesmen sementara secara spasial (per daerah) di luar Jawa-Bali.

Terdapat beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang masih perlu mendapat perhatian khusus karena penurunan mobilitasnya kurang dari -20 persen yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, dan Riau.

Baca juga: Airlangga Sebut Mobilitas di Sejumlah Wilayah Luar Jawa-Bali Perlu Terus Ditekan

Dari segi testing dan positivity rate, provinsi berikut ini yang memiliki positivity rate di atas level nasional (22 persen) yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Sedangkan hampir semuanya, kecuali Kep. Babel, mempunyai total jumlah testing yang sangat rendah.

"Kalau dari sisi Tingkat Kematian (CFR), ada tiga provinsi yakni Lampung, Sumsel, dan Aceh memiliki CFR tertinggi di Sumatera. Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR dan Konversi TT Covid-19 yang sudah berada di atas 50 persen adalah Aceh dan Kep. Babel, sedangkan provinsi lainnya konversinya masih di bawah 40 persen. Untuk progres vaksinasi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung memiliki capaian vaksinasi dosis 1 yang masih sangat rendah," jelas Menko Airlangga, Senin (30/8/2021) kemarin.

Beranjak ke Wilayah Kalimantan, terdapat dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang penurunan mobilitasnya masih sama dengan minggu sebelumnya atau kurang dari -20 persen.

Lalu, untuk positivity rate, tiga provinsi yaitu Kalteng, Kaltara, dan Kalimantan Selatan (Kalsel), memiliki positivity rate di atas level nasional, sehingga masih perlu meningkatkan testing.

Angka persentase CFR di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 3,4 persen merupakan yang tertinggi di Kalimantan, lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,3 persen).

Salah satunya disebabkan oleh BOR dan konversi TT Covid-19 yang masih di bawah 60 persen, hanya Kaltim yang sudah mencapai 40 persen.

Untuk pelaksanaan vaksinasi, seluruh provinsi di Kalimantan masih di bawah capaian nasional, terutama Kalsel dan Kalbar yang masih berada di bawah 20 persen.

Di wilayah Sulawesi, Provinsi Gorontalo perlu menurunkan mobilitasnya karena masih meningkat dalam seminggu terakhir.

Sementara Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) penurunan mobilitasnya kurang dari 20 persen.

Sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah berhasil menurunkan tingkat mobilitasnya.

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Industri Kelapa Lewat Teknologi, Airlangga: Harus Masuk Rantai Nilai Global

Dari sisi CFR, Provinsi Gorontalo memiliki level CFR di atas level nasional.

Terdapat 4 provinsi yang mempunyai Positivity Rate di atas nasional, yakni Sulut, Gorontalo, Sulteng, dan Sulbar.

Untuk BOR, seluruh provinsi di Sulawesi sudah di bawah 50 persen.

Kemudian ada 2 provinsi yang capaian vaksinasi dosis 1 masih di bawah 20 persen, yakni Sulteng dan Sulbar.

Untuk Wilayah Maluku-Papua-Nusa Tenggara, terkait dengan mobilitas penduduk, Provinsi NTT, Maluku Utara, dan Maluku masih harus menurunkan tingkat mobilitasnya hingga ke bawah 20 persen.

Sedangkan untuk kasus aktif, Provinsi Papua perlu waspada karena jumlah kasus aktifnya mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir ini.

Kalau untuk CFR, NTB memiliki tingkat CFR tertinggi di wilayah ini yaitu 2,8 persen walaupun masih di bawah angka nasional.

Kemudian Provinsi NTT, Maluku, dan Papua memiliki capaian Testing yang rendah di bawah 20 persen meskipun angka positivity rate masih berada di bawah nasional.

Untuk Tingkat BOR pada semua provinsi di wilayah ini berada di bawah 40 persen dan proses vaksinasi di seluruh provinsi tersebut masih perlu digalakkan lagi.

Apabila dilihat secara umum di wilayah PPKM Level 4, terdapat 20 kabupaten/kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai atau bahkan ada yang meningkat.

Sebanyak 11 kab/kota dengan penurunan tingkat mobilitas yang kurang dari 10 persen yakni Kota Dumai, Kota Medan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pringsewu, Kebupaten Banggai, Kota Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kabupaten Merangin.

Kemudian, sebanyak 9 kab/kota mengalami kecenderungan mobilitas yang meningkat yakni Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru, Pematang Siantar, Kota Jambi, Kab.Sumba Timur, Kota Kupang, Kota Jayapura, Kota Padang, dan Kota Palembang.

Baca juga: Menko Airlangga Tekankan Penurunan BOR dan Akselerasi Vaksinasi di Provinsi Sulawesi Tengah

Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota.

Untuk yang di tingkat provinsi terjadi perbaikan level asesmen di mana minggu lalu (18 Agustus) terdapat 7 provinsi dengan asesmen level 4, minggu ini (28 Agustus) turun menjadi hanya 4 provinsi (Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur).

Sementara, pada tingkat Kab/Kota, terjadi perbaikan level asesmen selama periode PPKM, yakni:

Level TK-4: turun dari 104 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 85 Kab/ Kota (28 Agustus).

Level TK-3: turun dari 234 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 232 Kab/Kota (28 Agustus).

Level TK-2: naik dari 48 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 68 Kab/Kota (28 Agustus).

Level TK-1: naik dari 0 Kab/Kota (20 Agustus) menjadi 1 Kab/Kota (28 Agustus).

Dari 34 kab/kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali pada PPKM saat ini (24 Agustus s/d 6 September) terjadi perbaikan level asesmen yaitu ada 3 kab/kota yang mengalami perbaikan (penurunan tingkat asesmen) dari Level TK-4 menjadi Level TK-3, yaitu Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kab. Batanghari (Jambi), dan Kab. Sumba Timur (NTT).

Sedangkan, 31 Kab/Kota lainnya masih dalam Level Asesmen 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 (kasus konfirmasi, kesembuhan, kematian, positivity rate, BOR) telah menunjukkan perbaikan.

Mengenai update realisasi program Jaring Pengaman Sosial, Menko Airlangga menjelaskan, program Bantuan Beras Bulog (10 kg per keluarga) untuk 2021 sudah seluruhnya tersalurkan sesuai target kepada 28,8 juta keluarga.

Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 Juta per pekerja, sudah masuk pada selesainya sproses DIPA BSU sejumlah Rp 8,78 triliun, dan telah dicarikan kepada 2,09 juta pekerja.

Baca juga: Menko Airlangga: Atasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Replikasi Sukses Kampung Tangguh

Untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Agustus 2021 sudah terealisasi sebanyak Rp 14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52 persen dari total anggaran Rp 15,36 triliun).

Juga untuk program Kartu Prakerja yang sudah mulai membuka Batch 19.

"Untuk realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 sudah mencapai Rp 340,84 triliun atau 45,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Progres yang signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial dan Kesehatan. Anggaran Perlinsos sudah terealisasi Rp 102,69 triliun atau 55 persen dari pagu Rp186,64 triliun, dan Kesehatan sudah terealisasi Rp 80,48 triliun atau 37,4 persen dari pagu Rp 214,96 triliun. Sementara, program prioritas terealisasi 44,9 persen dari Rp 117,94 triliun yaitu sebesar Rp 52,90 triliun, Dukungan UMKM dan korporasi mencapai realisasi Rp 48,02 triliun atau 29,6 persen dari Rp 162,40 triliun, dan Insentif Usaha dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun sudah terealisasi 90,3 persen yakni Rp 56,76 triliun," pungkas Menko Airlangga

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved