Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

DPRD Samarinda Soroti Alih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Banjir, Minta Pemkot Tegas

anggota Komisi III, Jasno menyoroti salah satu penyebab banjir di Kota Samarinda yang menurutnya juga andil dari alih fungsi lahan di beberapa kawasan

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN
Anggota komisi III DPRD Kota Samarinda, Jasno, menyoroti pematangan lahan yang menjadi salah satu penyebab banjir di Samarinda.TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda melalui anggota Komisi III, Jasno menyoroti penyebab banjir karena adanya andil dari alih fungsi lahan di beberapa kawasan.

Dalam kesempatan dialog publik, Senin (6/9/2021) Jasno menilai bahwa, pemerintah terkesan diam terhadap fenomena pematangan lahan dan alih fungsi lahan yang selama ini terjadi.

Maka menurutnya pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus mengambil langkah tegas dalam menyikapi keadaan tersebut.

"Dahulunya kawasan itu menjadi daerah resapan air dan kawasan penyangga, namun saat ini dijadikan pemukiman dan fungsi lainnya, atau mungkin juga ada kegiatan pematangan lahan, dan ini memang sudah kita lihat secara langsung terutama di daerah Samarinda Utara bahwa ada aktivitas tersebut disana," jelasnya.

Jasno mengatakan dalam menangani pematangan dan alih fungsi lahan tersebut, akan menjadi pekerjaan berat bagi Pemerintah Kota Samarinda, karena tak sedikit area yang telah beralih fungsi dan dilakukan pematangan.

Baca juga: Segera Kembali ke Rumah Masing-Masing, Berikut Update Genangan Banjir di Wilayah Kota Samarinda

Di samping itu, curah hujan yang cukup tinggi juga menambah debit air yang mengalir ke wilayah rawan banjir di Samarinda, khususnya Lempake, Bengkuring dan perumahan Griya Mukti Sejahtera.

"Saya meminta pemerintah Kota dalam hal ini harus tegas, karena pematangan lahan ini memang ada bahkan tak berizin, izinnya sendiri diurus setelah dia mematangkan lahan itu," ungkap Jasno lebih lanjut.

Kendati demikian, anggota dewan dari fraksi PAN tersebut mengakui bahw,a kegiatan seperti yang disebutkan telah terjadi di Kota Samarinda sejak dahulu sebelum pemerintahan walikota saat ini.

Namun dirinya berharap pemerintahan saat ini mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

"Pemkot harus punya ketegasan dan keberanian terhadap banyaknya kegiatan pematangan lahan terutama di kawasan Sungai Siring dan sekitarnya agar salah satu penyebab banjir ini dapat diatasi," pungkasnya.

Menanggapi hal itu Walikota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa ia telah merevisi terhadap aturan dan persyaratan perizinan pematangan lahan yang ada di dalam peraturan Walikota (Perwali) nomor 32 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin pematangan lahan.

Sehingga menurutnya melalui revisi tersebut, tidak ada lagi oknum atau kelompok orang yang membohongi pemerintah dalam hal izin melakukan pematangan lahan.

"Saya sepakat hal itu, maka Perwali baru saja saya revisi, tiga hari yang lalu, tidak ada lagi pematangan lahan tanpa alasan dan advice teknis dari dinas terkait tentang perizinannya, jadi syaratnya sangat banyak sekarang," ujar Andi harun pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Istri Walikota Samarinda Bagikan 130 Paket Sembako kepada Korban Banjir di Perumahan Bengkuring

Lebih lanjut Andi harun mengemukakan, bahwa pematangan lahan bukan hanya berpotensi dilakukan oleh pihak swasta, namun pembangunan yang dilakukan pemerintah juga berpotensi dengan pematangan lahan.

"Maka masyarakat juga harus ikut mengawasi, bagi yang izinnya benar masih dapat kita awasi, jika yang tak berizin maka masyarakat bisa melapor," tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved