Berita Kaltim Terkini
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Minta Pemprov Genjot PAD Lebih Tinggi dari Dana Bagi Hasil
Dalam kesempatan tersebut ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mencatat beberapa poin penting yang harus dilakukan untuk menggenjot sektor pendapatan
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kaltim selesai.
Dalam kesempatan tersebut ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mencatat beberapa poin penting yang harus dilakukan untuk menggenjot sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satunya meningkatkan pelayanan pajak BBM. Menurutnya sektor tersebut sangat berpotensi meningkatkan PAD di Kaltim.
Jika hal tersebut dilaksanakan secara optimal maka PAD yang ada lebih tinggi dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Baca juga: Keunggulan Transaksi Non Tunai, Bantu Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, BI Balikpapan Gelar Fentabi
"Supaya pendapatan asli daerah bisa lebih tinggi dr DBH. Kewajiban masyarakat itu harus digenjot, bukan masyarakat tidak mau sumbangsih. Bagaimana masyarakat mau sumbang tempat tapi pelayanannya sulit," kata Makmur HAPK.
Selain ia meminta agar tidak menurunkan anggaran penanganan Covid-19. Meskipun kasus beberapa pekan terakhir mengalami penurunan, bukan berarti kasus tersebut tidak kembali meninggi.
"Perubahan ini kita lihat hal-hal yang penting saja. Hal-hal yang mendesak saja, siapa tahu ada Covid-19 lagi," ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Pemprov Kaltim Muhammad Sa'bani mengatakan dalam rapat tersebut pemerintah fokus terhadap pendapatan. Selain itu dalam rapat tersebut juga menyinggung permasalahan penganggaran terkait Covid-19.
Baca juga: DPP Golkar Tetap Ngotot Ganti Posisi Makmur HAPK, meskipun Belum Ada Putusan Gugatan Mahkamah Partai
Selain itu pemerintah akui pada tahun ini tidak mendapatkan participating interest dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Hal tersebut dikarenakan pendapatan di sektor migas pun juga turun.
"Kalau PHM enggak ngasih PI ya tidak ada PI. Tidak ada yang disetorkan. Artinya PHM mengalami penurunan pendapatan," ucapnya.
Dalam rapat tersebut juga menyinggung tentang pajak BBM. Menurutnya pajak BBM bisa menjadi alternatif menggenjot defisit pendapatan yang dialami pemerintah provinsi Kaltim.
"Kita harus konfirmasi ke Pertamina. gimana peluangnya. Bapenda akan konfirmasi Pertamina, apakah dengan kondisi yang melandai ada aktivitas ekonomi yang mulai tumbuh," katanya. (*)
