Breaking News:

Berita Kubar Terkini

Bupati Kutai Barat Akui Kesal, Pengelolaan BTT di Sebagian Besar OPD Tak Maksimal 

Bupati Kutai Barat FX Yapan dibuat kesal gara-gara pengelolaan biaya tak terduga di hampir seluruh OPD dinilai tidak maksimal. 

Penulis: Zainul | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Bupati Kutai Barat (Kubar), FX Yapan. Ia mengaku kesal gara-gara pengelolaan biaya tak terduga di hampir seluruh OPD dinilai tidak maksimal. TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWARBupati Kutai Barat FX Yapan dibuat kesal gara-gara pengelolaan biaya tak terduga di hampir seluruh OPD dinilai tidak maksimal. 

Menurutnya, hampir seluruh kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru hingga saat ini masih belum berjalan sepenuhnya.

Pemangkasan anggaran karena kondisi Pandemi Covid-19 disebut-sebut menjadi alasan tidak maksimalnya pengelolaan biaya tak terduga (BTT).

 
Padahal, menurut FX Yapan, setiap OPD punya anggaran yang bisa dimaksimalkan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT).

Di mana anggaran tersebut bisa diajukan dan dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sasaran. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Gelontorkan BTT untuk Penanganan Covid-19 Senilai Rp 40 Miliar

Baca juga: Pemkab Nunukan Proyeksikan Belanja Tak Terduga Tahun 2022 Capai Rp 21,9 M, Naik 50,7 Persen

Baca juga: Realisasi Anggaran tak Optimal, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kaltim Sebut Proses Lelang yang Lama

“Ada anggaran dari BTT. Kita punya itu, kantor-kantor dinas pun bisa menggunakan itu karena kondisi pandemi yang mengakibatkan terpotongnya anggaran dari APBD. Kenapa tidak dimaksimalkan,” ujar FX Yapan, Kamis (9/9/2021).

Politisi PDIP itu membeberkan BTT yang dimiliki Kabupaten Kubar juga sangat besar, di mana jumlahnya mencapai hingga Rp 100 miliar.

“Selalu alasannya tidak ada anggaran. Kesal juga saya. BTT kita cukup besar, sampai Rp 100 miliar,” katanya.

Bahkan Bupati dua periode itu sampai marah-marah kepada anak buahnya yang selalu banyak alasan tersebut.

Padahal, menurut FX Yapan, jika anggaran di SKPD belum tersedia, maka bisa menggunakan BTT.

"Padahal anggaran BTT sudah disediakan, ini digunakan jika anggaran tidak sempat dimasukkan di dalam APBD. Jadi anggaran BTT itulah dipakai. Tapi masih banyak SKPD yang tidak paham akan ini,” ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved