Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Perkuat Aksi Pencegahan Korupsi, Wabup Kukar Ikuti Launching Monitoring Centre for Prevention

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti peluncuran atau Launching P:engelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP)

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Rendi Solihin (tengah) saat mengikuti launching pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention secara virtual, Selasa (31/8/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengikuti peluncuran atau Launching P:engelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP), sekaligus Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021, serta launching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan inspektorat jenderal (Siwasiat) oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Bupati Kukar, Selasa (31/8/2021).

Acara tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sepakat menjalin kerja sama dalam pengelolaan MCP dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca juga: Lantik 217 Pejabat Administrasi dan Pengawas, Bupati: Kerja Sungguh-sungguh dan Ikhlas

Kegiatan yang diikuti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia itu diharapkan dapat memperkuat aksi pencegahan korupsi serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara yang mendampingi Wabup Rendi Solihin, yakni Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah dan pejabat terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Tito menginginkan agar gubernur melihat secara jeli perencanaan APBD kabupaten/kota agar betul-betul paralel selain sesuai dengan kebutuahn nyata masyarakat di daerah masing-masing, juga paralel dengan program provinsi dan nasional.

Selanjutnya, Tito menginstruksikan agar penganggaran harus tepat sesuai dengan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

"Belanja aparatur jangan lebih besar daripada belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jadi alokasi dana yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus lebih banyak," pesannya.

Baca juga: Wagub Serahkan Santunan bagi 20 Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Untuk diketahui, aplikasi Siwasiat merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved