Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Wabup Pimpin Pra Rapat Penataan Kawasan Ibu Kota, Berharap Terwujud Keserasian Pembangunan

Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Wabup Drs. Yohanes Avun,M.Si memimpin prarapat penataan kawasan ibu kota Mahu

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Wabup Mahulu Yohanes Avun saat memimpin pra rapat penataan kawasan ibu kota Mahulu yang berlangsung di ruang rapat setkab, Rabu (8/9/2021). Hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Trantibbum S Lawing Nilas, Kepala Dinas Perizinan Merkuria Ping, Kepala Bidang Aset Daerah Fahrial Anshori. 

TRIBUNKALTIM.CO - Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si memimpin prarapat penataan kawasan ibu kota Mahulu yang berlangsung di ruang rapat Setkab, Rabu (8/9/2021).

Hadir dalam rapat Kepala Dinas Trantibbum S. Lawing Nilas, S.Pd.; Kepala Dinas Perizinan Merkuria Ping, S.H.; Kepala Bidang Aset Daerah Fahrial Anshori, S.E.

Baca juga: Perkotaan Ujoh Bilang Disepakati, Pemkab Mahulu Bahas Rencana Detail Tata Ruang

Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si. mengatakan, penataan kota yang dimulai dari membuka jaringan jalan bertujuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

"Sejak dini bagaimana kita menata kawasan perkotaan itu dengan baik. Pertama itu, jalannya yang harus kita tata. Untuk itu saya undang Dinas PUPR untuk penataan jalan ini. Setelah itu bagian pemerintahan dan aset, kalau kita membuka jalan berarti itu aset dan harus dihitung. Dari Dinas Perhubungan mungkin menyiapkan nama-nama jalannya. Dan kalau suatu saat sudah diaspal, mungkin ada seperti itu dan tugas trantibbum mengamankan untuk membangun dan ikut dengan tim supaya menertibkan masyarakat,” ujar wabup.

Lebih lanjut wabup mengatakan, saat ini yang menjadi perhatian yakni membuka jaringan jalan, rencana jaringan teknis perkotaan dan sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perkampungan.

“Kalau sudah dibuka, silakan masyarakat membangun. Mereka sudah tahu tidak mungkin membangun di jalan. Tugas kita setelah ini dibuka, PUPR akan membuat batas-batas jalan dan namanya dan itu dituangkan dalam SK bupati," tambah wabup.

Baca juga: Bantuan Paket Sembako dari IKA Unmul Segera Didistribusikan

Wabup Yohanes Avun, M.Si. menambahkan, setelah adanya pembukaan jaringan jalan, maka perizinan dapat menertibkan yakni bekerja sama tata ruang di Dinas PUPR dan yang ingin membangun harus mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Lebih lanjut wabup berharap, penataan kawasan ibu kota akan terwujud dalam keserasian pembangunan.

"Misalnya dari sekarang mulai mengidentifikasi jaringan jalan yang dibuat Bappeda. Artinya sudah tahu titik-titiknya di mana, mulai mematok sedikit-sedikit dan baru UPTD mendorong. Sebelumnya harus disosialisasikan ke masyarakat karena pasti ada lahannya yang kena. Juga dari perizinan mulai membuat imbauan terkait jalan itu, ke depan perlu dibuat semacam roadmap dan tim perizinannya," tambah wabup. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved