Breaking News:

Ibu Kota Negara

Tunggu Surat Presiden Jokowi, Komisi II DPR RI Kawal Proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai saat ini belum menerima draf rancangan Undang-undang (RUU) terkait Ibu Kota Negara

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, pihaknya masih menunggu pembahasan Undang-undang pemindahan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sampai saat ini belum menerima draf rancangan Undang-undang (RUU) terkait Ibu Kota Negara.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan Undang-undang pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Sejauh ini pihaknya belum menerima draft RUU yang nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum.

Sehingga proses rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pun sepertinya masih butuh waktu yang panjang.

Baca juga: NEWS VIDEO Butuh Waktu 15-20 Tahun Pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

Baca juga: JOKOWI Pastikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Berjalan, Terungkap Waktu yang Dibutuhkan

Baca juga: Sambut Ibu Kota Negara, Kabupaten Penajam Paser Utara akan Jadi Daerah Pencatat Inflasi Baru

"Jadi kami DPR sifatnya menunggu saja, kapan itu diantarkan, ya DPR akan siap," katanya saat berada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Elite Golkar itu menerangkan, posisi draft rancangan undang-undang itu masih berada di tangan pemerintah.

DPR belum menerima surat presiden (Surpres) sebagai pengantar draft Rancangan Undang Undang itu ke DPR.

Nantinya, setelah draft tersebut diserahkan, pihaknya akan melakukan pembahasan bersama pemerintah.

Baca juga: Progres Terbaru Pembangunan Ibu Kota Negara, Usai dari Kaltim Jokowi Segera Terbitkan Surpres ke DPR

Menyelesaikan draft tersebut untuk dijadikan Undang-undang.

"Saya kira itu harus disetujui karena itu janjinya presiden dan menjadi visi pembangunan Indonesia ke depan," ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya juga mengaku belum mendapatkan rancangan pembangunan Ibu Kota Negara.

Sehingga proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur pun tentu masih akan memakan waktu yang cukup panjang.

Baca juga: Tower Penajam, Monasnya Ibu Kota Negara di Kaltim Belum Tentu Terwujud, Ketua DPRD PPU Beri Syarat

"Kami belum terima rancangan pembangunannya. Mau yang mana dulu, mau kantor Presiden dulu atau istana dulu," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved