Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Satukan Persepsi, Setwan Kaltim Gelar Rakor Penyusunan Program

Sekretariat DPRD Kaltim menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) penyusunan program dengan tema penyamaan persepsi target, indikator, program

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Kabid Penganggaran BPKAD Kaltim Iwan Darmawan, Plh Kabid Pemerintahan Bappeda Kaltim Sukandar, dan Karo Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Lisa Hasliana ketika memberikan materi dan diskusi dipandu Staf Ahli DPRD Kaltim, Surahman. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretariat DPRD Kaltim menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) penyusunan program dengan tema penyamaan persepsi target, indikator, program dan kegiatan sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim, Sabtu (11/9/2021).

Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Baca juga: Dukung Jadi Desa Mandiri dan Maju, Seno Aji Serahkan Bantuan ke Peternakan Mulawarman

Ia menyebutkan, menyamakan persepsi atau memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap pejabat atau staf di lingkungan Sekretariat DPRD se-Kaltim dalam rangka penyusunan target indikator program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Harapannya kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin setiap tahunnya agar selain silahturahmi dan hubungan kerja dapat terjalin dengan baik sehingga permasalahan atau kendala-kendala yang kita hadapi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan baik," harapnya.

Baca juga: Belum Tersentuh dan Terjangkau, Makmur Dorong Vaksinasi sampai Pedesaan

Kepala Bidang Penganggaran BPKAD Kaltim Iwan Darmawan menyampaikan menjelaskan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, berawal dari RPJMD kemudian RKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD/PPKD, R-APBD, dan Perda APBD.

"Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta peraturan perundang-undangan, dan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian," ujarnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved