Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus Minta Perpanjangan Masa Kerja, Raperda Ketahanan Keluarga Perlu Uji Publik dan Konsultasi

Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh membacakan laporan hasil kerja Pansus Raperda Ketahanan Keluarga pada Rapat Paripurna Ke-24 DPRD Kaltim Tahun

Editor: Diah Anggraeni

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh membacakan laporan hasil kerja Pansus Raperda Ketahanan Keluarga pada Rapat Paripurna Ke-24 DPRD Kaltim Tahun Sidang 2021 yang dilaksanakan baik secara langsung maupun virtual di lantai 6 gedung D, Senin (13/9/2021).

Ia mengatakan, raperda inisiatif DPRD Kaltim itu merupakan raperda luncuran di mana sebelumnya menjadi pembahasan dan didorong oleh Komisi IV DPRD Kaltim.

Baca juga: Tunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi, Sekretariat DPRD Kaltim Selenggarakan Rakor Penyusunan Program

Pada Maret lalu, seiring penatapan pembentukan pansus, maka Pansus Raperda Ketahanan Keluarga mulai bekerja melanjutkan penyusunan raperda ini.

Ia menyebut, tujuan dari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera.

"Harmonisasi dan sinkronisasi merupakan upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.

Menurutnya, konsep Ketahanan Keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini belum tersedia ukuran yang berlaku secara universal untuk mengetahui gambaran tingkat ketahanan keluarga di Kaltim.

"Untuk itu, pansus berusaha menggali data terkini dengan berbagai pendekatan ke beberapa elemen yang sejauh ini secara langsung maupun tidak langsung menangani persoalan ketahanan keluarga di Kaltim," katanya.

Baca juga: Satukan Persepsi, Setwan Kaltim Gelar Rakor Penyusunan Program

Politikus PKS ini mengungkapkan, dalam penyusunan draft raperda ini, pansus telah menghimpun data-data terbaru terkait persentase komponen dan indikator ketahanan keluarga yang meliputi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial budaya.

Menurutnya, hasil penyusunan dan penyempurnaan draf Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga ini telah mencapai 90 persen sehingga akhir Oktober 2021 ini sudah selesai dan tuntas dalam proses drafting dan bisa dilanjutkan ke tahap uji publik dan konsultasi.

"Mengingat ada beberapa konsideran yang harus direview, dan kami masih perlu melakukan uji publik serta konsultasi ke pihak terkait, maka perlu kiranya pansus kembali memperpanjang masa kerja selama dua bulan ke depan, dengan target paling lambat sudah disahkan pada Desember 2021," pungkasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved