Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Disahkan, APBD Perubahan 2021 Kukar Mengalami Kenaikan

APBD perubahan tahun 2021, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna kesembilan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
HO/PEMKAB KUKAR
Bupati Kukar, Edi Damansyah saat menghadiri rapat paripurna pengesahan APBD-P 2021 di gedung paripurna DPRD Kukar. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - APBD perubahan tahun 2021, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna kesembilan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 pada Selasa (14/9/2021) sore.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi wakil ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Didik Agung.

Sementara, dari pemerintah Kukar dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Baca juga: APBD Kukar Rp 3,6 Triliun, Ketua DPRD Abdul Rasid Merasa Optimis sebab Dapat Dioptimalkan

Baca juga: APBD Kukar Rp 3,6 Triliun, Proyek Pembangunan Dinas PU Dapat Alokasi Rp 170 Miliar

Baca juga: RAPBD Kukar 2021 Rp 3,6 Triliun, Nominal Masih Bisa Berubah Sebelum Pengesahan

Diketahui, pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 3,6 triliun menjadi Rp 4,2 triliun atau bertambah sebesar Rp 568,28 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelum perubahan sebesar Rp 470,76 miliar menjadi Rp 372,69 miliar setelah perubahan atau berkurang sebesar Rp 98,06 miliar.

Kudian, Pendapatan Transfer, sebelum perubahan sebesar Rp 3,173 triliun menjadi sebesar Rp 3,834 triliun setelah perubahan atau bertambah sebesar 660,94 miliar Rupiah.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, setelah perubahan sebesar Rp 5,4 miliar.

Dalam rapat paripurna pengesahan APBD-P 2021 itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kukar yang telah memfinalisasi APBD-P 2021.

Baca juga: APBD Kukar Belum Disahkan Karena Terkendala Aplikasi SIPD, DPRD Konsultasi ke Kemendagri

“Tadi sudah dijelaskan struktur perubahannya ada belanja-belanja yang di anggaran murni 2021 yang disesuaikan dengan beberapa perubahan sistem itu,” ujarnya.

Kemudian ucap dia, ada juga belanja-belanja yang pihaknya dapati dari dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sehingga menurut dia perlunya penyesuaian program kegiatan yang menjadi target pemerintah Kukar.

“Memang tekniknya 2,5 bulan lagi melaksanakan kegiatan ini, semoga kebijakan pemkab bersama DPRD ini bsa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Yang mana tujuan akhirnya bagaimana pembangunan Kukar bisa berjalan dan memberikan manfaat terhadap kualitas kehidupan masyarakat Kukar,” jelasnya.

Baca juga: Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Bupati, Darlis Pattalongi: APBD Kukar Besar tapi Masih Ada Mangkrak

Ia menjelaskan, dalam APBD-P tersebut digunakan untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Seperti adanya penyediaan sarana prasarana air bersih. Kemudian, ada beberapa belanja infrastruktur dan beberapa belanja dibidang pertanian, Bahkan ada juga belanja dibidang kesehatan dan pendidikan.

“Hal-hal itu yang memang menjadi prioritas pemkab dan RPJMD secara bertahap sudah dimulai yang menjadi target kinerja kita. Covid-19 ada ditambahan Belanda Tidak Terduga,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved