Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Beri Waktu Seminggu, DPMPTSP Bontang Bakal Tertibkan Reklame Waralaba yang tak Berizin

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang bakal menertibkan papan reklame bagi badan usaha yang tak memiliki izin resmi

Penulis: Ismail Usman | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang bakal menertibkan papan reklame bagi badan usaha yang tak memiliki izin resmi.TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang bakal menertibkan papan reklame bagi badan usaha yang tak memiliki izin resmi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Bontang, Riza Pahlevi menuturkan jika pemasangan reklame harus memiliki dua izin.

Yakni pihak pemasang reklame memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) konstruksi reklame dan penyelenggaraan reklame.

"Ya, harus penuhi izinnya baru dipasang," tuturnya, Jumat (17/9/2021).

Hasil dari monitoring dilapangan, petugas masih menemukan sejumlah reklame yang berbadan usah namun tak memiliki izin pemasangan.

Baca juga: NEWS VIDEO DPMPTSP Berau Bersama Satpol PP Tertibkan Reklame Kadaluarsa Hingga Tak Berizin

Baca juga: Alasan Menutupi Reklamenya, Pengusaha di Pekanbaru Tebang 83 Pohon di Median Jalan, Kini Tersangka

Baca juga: DPMPTSP Berau dan Satpol PP Tertibkan Reklame Kedaluwarsa hingga tak Berizin, Ganggu Kawasan Kota

Sejumlah papan reklame tanpa izin itu akan diberikan waktu selama sepekan sebelum ditertibkan petugas.

"Seperti DIY yang bergerak di bidang penyedia peralatan rumah tangga dan pertukangan sejauh ini perizinannya sudah lengkap hanya saja perizinan papan reklame yang belum ada," tuturnya.

Namun kata Riza, sebelum dilakukan penertiban, terlebih dulu pihaknya akan diberikan teguran.

Hal itu guna mendorong para pelaku objek pajak dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Bontang.

"Nanti setelah ada izin akan dialihkan ke Bapenda untuk penagihan pajak reklame," jelasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Dinas DKUKMP, Doddy Rosdian menjelaskan, untuk badan usaha waralaba harus memenuhi persyaratan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW).

Untuk Waralaba yang diatur dalam perwali hanya minimarket. hal itu supaya toko kecil yang ada di Kota Bontang tetap bisa eksis.

Baca juga: Pedagang Pasar Citra Mas Lok Tuan Tagih Janji Pemkot Bontang, Minta Bantuan Modal Segara Disalurkan

"Sedangkan waralaba untuk jenis restoran ataupun DIY (jenis kelontong) itu tidak diatur karena tidak banyak,” jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved