Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Jadwal BPK Kaltara dalam Pemeriksaan Terperinci

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Utara atau BPK Kaltara, minta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung

Penulis: Risnawati | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/RISNAWATI
Ketua Tim Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan BLTDD, BKP Kaltara, Aries Setyawan, saat ditemui di ruang rapat Wakil Bupati Tana Tidung, Jumat (17/9/2021) kemarin.  

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Utara atau BPK Kaltara, minta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung lakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD.

"Kita menyoroti terkait peran pentingnya BPD, istilahnya perannya perlu ditingkatkan.

Mungkin teman-teman Pemda dalam hal ini Dinsos PMD itu, melakukan sosialisasi lah ke desa," ujar Ketua Tim Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan BLTDD, BKP Kaltara, Aries Setyawan, Jumat (17/9/2021) kemarin.

Dia menyampaikan, sosialisasi itu penting, mengingat desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat.

Baca juga: BPK Kaltara Sebut 10 Desa di Tana Tidung Belum Tepat Sasaran Salurkan BLT Dana Desa

Baca juga: BPK Kaltara Lakukan Pemeriksaan LKPD Pemkot Tarakan dalam Jangka Waktu 30 Hari

Baca juga: Kunjungi Kantor BPK Kaltara, Pjs Gubernur Berharap Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti OPD Tepat Waktu

"Takutnya kalau tidak dibimbing, nanti bisa salah menggunakan dana desa itu.

Padahal maksudnya pemerintah pusat itu kan supaya maju, dibantu dengan miliaran anggaran," ucapnya.

Sementara itu dia sampaikan, salah satu hal yang belum dipenuhi dalam penyaluran BLTDD ini, tidak adanya surat tugas bagi petugas relawan yang ditunjuk desa untuk mendata keluarga penerima manfaat atau KPM.

Selain menerbitkan surat tugas, petugas relawan itu juga, kata dia, harus melakukan verifikasi data.

Baca juga: Besok Tim Audit BPK Kaltara Mulai Memeriksa LKPD TA 2020 di Kabupaten Malinau

"Dan ada formulir yang harus diisi. Nah, hampir semuanya tidak melakukan sesuai yang diatur," katanya

Lebih lanjut dia sampaikan, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap pemeriksaan pendahuluan atas BLTDD ini.

"Ini pemeriksaan pendahuluan, mungkin pertengahan Oktober 2021 kita masuk lagi untuk mendalami ini, namanya pemeriksaan terperinci," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved