Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Kantor Pertanahan Tarakan Ajak Pemda Beri Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) mengajak pemerintah daerah untuk dapat memberi keringanan

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Agus Sudrajat, Kepala Kantor Pertanahan Tarakan, menjelaskan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jumat (24/9/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) mengajak pemerintah daerah untuk dapat memberi keringanan BPHTB.

Itu disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil Di momentum Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) pada Jumat 24 September 2021).

Sambuta Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil juga dibacakan Kepala Kantor Pertanahan Tarakan Agus Sudrajat.

Dibeberkan Agus Sudrajat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) pada momentum Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU).

Baca juga: Diputus Bebas Atas Dugaan Korupsi, SK Pemberhentian Sementara Kadis Pertanahan Berau Akan Dicabut

Baca juga: Pegawai BPN Jangan jadi Mafia Tanah, Wagub Hadi Potong Tumpeng Peringatan Hari Agraria di Samarinda

Baca juga: Cegah Konflik Agraria, Ketua Fomma Sebut Pentingnya Pengakuan Hak Kelola Wilayah oleh Negara

Agus Sudrajat ia mengakui BPHTB menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) karena ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB.

“Karena terus terang banyak kendala dalam pelaksanaan PTSL itu karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB,” beber Agus kepada TribunKaltim.co, ditemui di kantornya di Lantai Tiga Gedung Gabungan Dinas Tarakan, Jumat (24/9/2021).

Maka lanjutnya, Kementerian ATR/BPN mengajak kepada para kepala daerah untuk paling tidak meringankan biaya BPHTB tersebut. “Atau bahkan menghapus,” harapnya.

Dijelaskannya kembali, BPHTB bukanlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri antara Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait biaya pra sertifikasi PTSL.

Baca juga: Kementerian Agraria Petakan Masalah di Kukar, Kades Karya Jaya Ungkap Kendala Lahan Transmigran

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dimana dasar pengenaannya yaitu luas tanah dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Dengan demikian lanjutnya, Agus Sudrajat memperkirakan, BPHTB ikut besar jika lokasi tanahnya berada di tempat strategis dan nilai NJOP-nya besar.

Pria ini membenarkan jika BPHTB menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus PTSL.

“Dimana setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dikenanakan pajak. Nilainya sendiri bervariasi disesuaikan luas tanah dan NJOP,” bebernya.

Baca juga: Percepatan Program PTSL, Skema BPHTB Terhutang Disiapkan Kantor Pertanahan Malinau

Untuk program PTSL tahun ini, Kantor BPN Tarakan mendapatkan kuota 5.000 bidang untuk pengukuran peta bidang tanah dan 3.000 bidang untuk penerbitan sertifikat yang tersebar di 13 kelurahan.

Sampai saat ini tambahnya, di Kantor BPN Tarakan telah menyelesaikan pengerjaannya pada 31 Agustus 2021 lalu.

Sehingga yang dikerjakan saat ini hanya melayani pembuatan sertifikat tanah secara mandiri. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved