Aksi Kapolri Rekrut Novel Baswedan Cs Direspon MAKI, Pengamat Beber Perkuat Temuan TWK Komnas HAM

Boyamin Saiman menekankan, rencana perekrutan pegawai KPK menjadi ASN Polri ini bukan sebuah bentuk penghinaan terhadap KPK.

Melainkan sebuah bentuk koreksi atas TWK yang dilakukan oleh KPK.

"Kalau masyarakat menganggap ini bentuk sesuatu koreksi terhadap KPK, saya benarkan kalau koreksi loh ya.

Artinya ini bentuk koreksi Kapolri terhadap TWK," pungkasnya.

Penjelasan Pengamat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Surat itu berisi permohoan izin agar 56 pegawai KPK tersebut diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Bareskrim Polri.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengaku terkejut dan terhentak terkait permintaan Kapolri tersebut.

Baca juga: Sah, Novel Baswedan Dkk Dipecat dari KPK Per 30 September Ini, Nurul Ghufron Beberkan Alasannya

Apalagi, kata Ray, Kapolri telah mendapat sinyal positif dari presiden untuk merekrut 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri.

Lalu, bagaimana menyikapi hal ini?

Menurut Ray, hal itu justru memperkuat temuan Komnas HAM, Komisi Ombudsman serta protes publik bahwa penyelenggaraan TWK peralihan status staf KPK menjadi ASN tidak didasarkan pada penilaian yang objektif.

"Alih-alih objektif, pelaksanaan itu seperti dipaksakan, dan dibuat dengan dasar aturan yang lemah," kata Ray dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).

Akibatnya, kata Ray, terdapat banyak kejanggalan pada hasilnya yang justru memantik protes masyarakat Indonesia.

Sebab, jika benar masalah pegawai KPK ini ada pada wawasan kebangsaan, niscaya pintu lapangan kerja di instansi pemerintah manapun, dengan sendirinya, tertutup bagi mereka.