Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Pemkab Kukar Serius Cegah Korupsi, Dorong OPD Tuntaskan Input Data MCP

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serius melakukan pencegahan korupsi, guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Sekda Sunggono membuka Pembahasan Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemda 2021. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serius melakukan pencegahan korupsi, guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Keseriusan itu ditunjukkan dalam Pembahasan Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah 2021 Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digelar oleh Inspektorat Kukar di Hotel Harris, Samarinda, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Bupati Ikuti Rakor Evaluasi PPKM, Menko Perekonomian Sebut Kesembuhan Mencapai 95 Persen

Sekretaris Daerah Kukar Sunggono saat membuka acara itu mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Disebutnya, upaya pencegahan korupsi pada pemda salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemda.

Dalam melakukan pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kementerian/lembaga yang terkait lainnya.

Baca juga: Peringatan HUT ke-239 Kota Tenggarong, Bupati Ajak Semua Berpartisipasi Membangun Odah Etam

Lanjut Sunggono, program pemberantasan korupsi terintegritas yang disebut sebagai rencana aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aset, optimalisasi pendapatan, pengawasan, tata kelola dana desa pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan laporan harta kekayaan pegawai negeri, dan pengendalian gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Adapun implementasi pencegahan korupsi pada pemda dilakukan melalui tahapan, yaitu identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, pernyataan dan penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi oleh kepala daerah, penyusunan dan penetapan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemda, monitoring dan evaluasi capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

Sedangkan MCP, dikatakannya, merupakan aplikasi digunakan sebagai perangkat dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan capaian target atau tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan yang diakses melalui website jaga.id.

Baca juga: Paripurna HUT ke-239 Kota Tenggarong, Ketua DPRD Berharap Infrastruktur hingga SDM Kukar Meningkat

Sekda menyampaikan, dari klaim progres penginputan sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang telah dilakukan oleh perangkat daerah terkait, setelah dilakukan verifikasi oleh unit kerja koordinasi wilayah Kalimantan Timur Deputi Pencegahan KPK RI, capaian nilai Pemkab Kukar 25,86 persen.

Di mana ada dokumen atau data yang harus direvisi dan harus sesuai pedoman pelaporan.

Sedangkan dari progres capaian MCP triwulan II tersebut dikategorikan progres capaian yang masih rendah.

Acara tersebut diikuti organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved