Breaking News:

Virus Corona di Malinau

Sektor Pariwisata Belum Pulih di Kaltara, Pelaku Usaha Minta Syarat Perjalanan Ditinjau Ulang

Geliat sektor pariwisata di Kalimantan Utara belum menampakkan tanda-tanda pemulihan selama pandemi Covid-19 mewabah mulai tahun 2020 lalu.

Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Pelaku Usaha Wisata di Kalimantan Utara, Ivan Kansil saat menjadi pembicara pada pelatihan pariwisata di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Geliat sektor pariwisata di Kalimantan Utara belum menampakkan tanda-tanda pemulihan selama pandemi Covid-19 mewabah mulai tahun 2020 lalu.

Pelaku Usaha Pariwisata Kalimantan Utara, Ivan Kansil menyampaikan hasil evaluasi pihaknya, sektor pariwisata masih tidak berubah. Hingga saat ini, sektor pariwisata seakan mati suri.

Pria yang juga merupakan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kaltara tersebut menyampaikan penyebabnya dikarenakan sejumlah regulasi yang membatasi pergerakan masyarakat selama masa Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Baik di Kabupaten Malinau maupun di Kaltara, belum ada tanda-tanda kebangkitan sektor pariwisata. Penyebabnya karena masih pandemi dan adanya regulasi pembatasan mobilisasi selama PPKM,” ujarnya kepada TribunKaltara.com, melalui telepon seluler, Sabtu (2/10/2021).

Ivan Kansil menjelaskan sektor pariwisata merupakan bidang yang paling terdampak akibat PPKM.

Baca juga: Pemkab Kubar Jajaki Kerjasama Pariwisata dengan Pupar Universitas Udayana Bali

Baca juga: Tahun 2020 Sektor Pariwisata Berau Raup PAD Rp 23 M, Kadisbudpar Targetkan Naik Tahun Ini

Baca juga: Kadisbudpar Berau Optimistis PAD dari Sektor Pariwisata Perlahan Akan Naik

Menurutnya, pelaku usaha menghargai keputusan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat untuk meminimalisir potensi penyebaran Virus Corona.

Namun, pelaku usaha lintas sektor perlu dilibatkan, agar rumusan mengenai pembatasan aktivitas dan pergerakan masyarakat dapat diterima seluruh kalangan.

“Kita paham, regulasi yang dibuat untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Tapi, pihak-pihak yang terdampak langsung pembatasan, seperti pelaku usaha wisata harus dilibatkan, baik regulasi tingkat pusat, provinsi maupun daerah. harus melibatkan stakeholder terdampak,” katanya.

Seperti pembatasan moda transportasi darat, udara laut/sungai, menurutnya sangat berdampak terhadap menurunnya tingkat kunjungan wisatawan. Utamanya ketertarikan wisatawan mancanegara yang selama ini diunggulkan Pelaku Usaha Wisata di Kaltara.

Menurut Ivan Kansil, perkembangan Covid-19 di seluruh wilayah saat ini cenderung melandai. Sehingga dirasa perlu aturan tentang pembatasan moda transportasi ke daerah ditinjau kembali.

Termasuk beberapa kewajiban pelaku perjalanan, seperti melampirkan surat hasil pemeriksaan Covid-19 yang dinilai masa berlakunya relatif sangat singkat.

Baca juga: Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

“Kami minta aturan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan RI terkait batasan kapasitas penumpang maskapai ditinjau ulang. Karena kita di Kaltara banyak berharap penghasilan dari kunjungan wisatawan asing, seperti di Malinau ada desa wisata yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara.

Perlu ada peninjauan terhadap regulasi ini, mulai jenjang pusat hingga daerah. Diharapkan ada solusi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia khususnya wilayah Kaltara,” ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved