Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Sebagai Kawasan IKN, Wagub Minta Kaltim Diberi Kebijakan Spesial Terkait Pengawasan Tambang

Babak baru pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus bergulir. Apalagi Presiden Joko Widodo melalui staf kepresidenan memberikan draf RUU IKN ke DPR RI

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Ia menilai saat ini pengawasan terkait tambang semuanya diserahkan ke Kementerian ESDM, hingga untuk pemerintah daerah sendiri tidak dapat melaksanakan pengawasan melalui Dinas ESDM. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Babak baru pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus bergulir.

Apalagi Presiden Joko Widodo melalui staf kepresidenan memberikan draf RUU IKN ke DPR RI, Rabu (29/9/2021) kemarin.

Dengan diberikannya draf tersebut menjadi modal awal pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Namun ada yang perlu diperhatikan khususnya pemerintah pusat terkait wilayah Kaltim.

Apalagi kawasan Kalimantan Timur ini saat ini beberapa wilayahnya dikelilingi lubang tambang. 

Baca juga: Soal IKN di Kaltim, DPR Ingatkan Persiapan dan Pembahasan Pemindahan Perwakilan Negara Asing

Baca juga: Tangkap Peluang IKN, Tenggarong Didorong Jadi Tujuan Wisata

Baca juga: Webinar FT Unmul Bicara IKN, Sabani: Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Kaltim

Potensi bencana banjir bandang hingga tanah longsor bisa jadi masalah dikarenakan terus berkurangnya lahan hijau.

Maka itu Wakil Gubenur Kaltim Hadi Mulyadi, Minggu (3/10/2021) meminta agar pemerintah pusat segera merespons terkait pengawasan izin tambang.

Ia menilai saat ini pengawasan terkait tambang semuanya diserahkan ke Kementerian ESDM, hingga untuk pemerintah daerah sendiri tidak dapat melaksanakan pengawasan melalui Dinas ESDM.

Hal tersebut dikarenakan adanya aturan UU Minerba nomor tiga tahun 2020.

"Kata Pak Gubernur kita tidak bisa larang, izinnya dipusat. Tidak ada pasal atau bab yang meminta kita melakukan pengawasan, jadi bagaimana ya, serba salah kita. Kita lapor terus ke pihak terkait, itu upaya kita, Tapi pengawasan tidak bisa, kita tidak ada hak," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved