Breaking News:

Ibu Kota Negara

Terkait RUU Ibu Kota Negara, Anggota DPR RI Hetifah Ingin Peran dari Dapil Kaltim Lebih Banyak

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undag Ibu Kota Negara ke pihak legislatif, DPR RI

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
HO/DPR RI
Dr Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Katanya, Penyerahan draf RUU IKN menjadi langkah maju perkembangan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Minggu (3/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undag Ibu Kota Negara ke pihak legislatif, DPR RI, pada Rabu 29 Setember 2021. 

Penyerahan draf tersebut menjadi langkah maju perkembangan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Sebelumnya masyarakat pesimis jika ibukota tidak jadi dipindah dikarenakan belum ada undang-undang yang pasti, yang membahas pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Mendengar kabar tersebut, anggota DPR dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik masuknya atas draf tersebut.

Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Negara Diterima DPR RI, Wabup Penajam Paser Utara Beri Tanggapan

Baca juga: Wabup Penajam Paser Utara Berkomitmen Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Baca juga: Energi Ibu Kota Negara Bakal Disokong Nuklir, 2 Wilayah di Kaltim Potensi Dibangun PLTN

Ia mengatakan, dalam pembahasan draf tersebut sebaiknya diajak wakil rakyat asal Kalimantan Timur

Sehingga saat pembahasan tersebut bisa didengar keinginan masyarakat terkait masa depan pembangunan Ibu Kota Negara.

"Kita juga berharap di DPR bisa ada perwakilan Kalimantan Timur yang terlibat. Supaya bisa mengawal kepentingan-kepentingan Kaltim dalam pemindahan Ibu Kota Negara," ucapnya kepada TribunKaltim.co via sambungan telepon seluler, Minggu (3/10/2021) siang.

Ia pun juga meminta peran seluruh lapisan masyarakat terkait kelanjutan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara RI di Penajam Paser Utara.

Baca juga: Ibu Kota Negara Bakal di Kaltim, BNPT Ingatkan Kewaspadaan pada Pola Pikir Terorisme

Apalagi ia berharap, peran stakeholder dalam mempelajari draf yang diusulkan presiden itu memiliki dampak positif atau negatif bagi Kalimantan Timur.

"Saya juga berharap stakeholder di Kaltim proaktif untuk mempelajari dan mengikuti proses pembuatan Undang-undang Ibu Kota Negara," kata Hetifah.

"Supaya tak ada hal-hal yang aspirasinya tidak terakomodir," tutur Hetifah. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved