Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Keluhkan PNS Sulit Menetap, Bupati Malinau Singgung Urgensi CASN Formasi Wilayah Perbatasan

Pelaksanaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara atau ASN dinilai perlu melibatkan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah pedalaman dan perbatasan

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI
Bupati Malinau, Wempi W Mawa saat ditemui di Balai Pendidikan dan Pelatihan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin (4/10/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO,MALINAU - Pelaksanaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara atau ASN dinilai perlu melibatkan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Malinau.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Malinau, Wempi W Mawa saat memantau pelaksanaan SKD CPNS di Balai Pendidikan dan Pelatihan Malinau Kota.

Sebab, hasil evaluasinya, rata-rata ASN yang telah ditugaskan di wilayah pedalaman dan perbatasan Malinau mengajukan permohonan pindah tugas.

"Itu sering. Sudah tugas 5 tahun, ajukan pindah tugas. Otomatis, kalau pindah di sana kosong. Untuk wilayah perbatasan dan pedalaman rekrutmen harus melibatkan pemerintah daerah, karena sulit yang mau menetap," ujarnya, Senin (4/10/2021).

Ia mengusulkan ada pengecualian pengadaan ASN untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti wilayah pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia.

Baca juga: INFO CPNS Kaltim: Pangkat Golongan dan Besaran Gaji PNS hingga Jaminan Pensiun

Baca juga: SKD CPNS Malinau Dibagi 2 Sesi, Satu Peserta Berhalangan Hadir di Sesi Pertama

Baca juga: Sudah Ikut Tes? Berikut Ini Tata Cara Download Sertifikat SKD CPNS 2021

Metode rekrutmen seperti rekrutmen CPNS khusus putra daerah menurutnya penting untuk mengatasi kesenjanganan SDM di wilayah tersebut.

"Perlu ada formasi khusus. Di Sungai Tubu contohnya, sulit ada ASN yang mau menetap, karena faktor geografis dan akses. Kenapa harus ada formasi khusus, agar SDM menetap," katanya.

Wempi W Mawa mengatakan selama ini rekrutmen CASN hanya melibatkan pemerintah daerah sebagai sebatas pelaksana teknis kegiatan.

Karena minimnya keterlibatan pemerintah daerah khususnya dalam merumuskan kriteria CASN, menurutnya peran pemerintah daerah tak lebih seperti penonton di daerahnya sendiri.

Mantan Ketua DPRD Malinau tersebut menilai, penting ada perluasan wewenang daerah untuk menganalisa kebutuhan dan pengadaan SDM daerah.

Baca juga: CEK Jadwal Tes SKD Seleksi CPNS 2021 Kabupaten Termuda di Kaltim, 1.013 Pelamar Berebut 369 Formasi

Seperti formasi khusus CPNS Putra Daerah di Wilayah Papua. Perluasan wewenang daerah berdasarkan kriteria wilayah dinilai penting untuk pembangunan daerah.

"Supaya ada yang menetap, perlu ada keterlibatan daerah. Kalau semua mau pindah, sampai kapan wilayah perbatasan akan dibangun. Daerah harus dilibatkan, harus ada formasi khusus untuk wilayah tersebut," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved