Breaking News:

Mata Najwa

Buka-bukaan di Mata Najwa, Peneliti Ini Sebut Tugas Utama Milter untuk Perang, Bukan Berpolitik

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, beberkan sejumlah risiko yang akan dihadapi oleh perwira TNI-Polri jika menjadi Penjabat

Penulis: Justina | Editor: Syaiful Syafar
YouTube Najwa Shihab
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, beberkan sejumlah risiko yang dihadapi oleh perwira TNI-Polri jika menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Hal itu disampaikan dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/10/2021) malam. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, beberkan sejumlah risiko yang akan dihadapi oleh perwira TNI-Polri jika menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Hal itu dikemukakan Al Araf di acara Mata Najwa edisi "Serdadu Era Baru" yang tayang di Trans 7, Rabu (6/10/2021) malam.

Pernyataan Al Araf ini menyusul wacana yang digulirkan Kemeterian Dalam Negeri yang hendak memplot perwira TNI-Polri memegang jabatan kepala daerah sementara waktu.

Wacana itu guna menyiasati kekosongan pemimpin jelang Pilkada Serentak 2024.

Al Araf yang juga merupakan Peneliti Senior Imparsial menilai, bahwa dalam konteks internal TNI, hal itu justru akan melemahkan profesionalisme militer.

Baca juga: Di Mata Najwa, Gubernur Lemhanas Bereaksi Tanggapi Wacana Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah

Baca juga: Tema Mata Najwa Malam Ini Serdadu Era Baru, Wacana Dwifungsi TNI-Polri Jelang Pilkada 2024 Disorot

Baca juga: TERBONGKAR di Mata Najwa, Haris Azhar Diduga Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan

Al Araf menyebut jika tugas utama milter dipersiapkan untuk perang, bukan untuk berpolitik atau menduduki jabatan sipil itu.

Selain itu, kata Al Araf, ketika pejabat yang berasal dari TNI aktif melakukan pelanggaran hukum maka akan sulit menentukan sistem peradilannya.

"Persoalannya kalau nanti ada satu bentuk pelanggaran hukum misalkan gubernur itu yang juga militer aktif, itu ketertundukan dalam sistem peradilannya, dia masuk sitem peradilan mana? Menurut Undang-undang 31 tahun 1997, dia dalam peradilan militer. Sementara (mereka pejabat)," beber Al Araf di acara Mata Najwa.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, kompilasi hukum akan terjadi ketika para TNI aktif sudah menduduki sebuah jabatan.

"Kalau secara simple, lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya, kalau memang nanti Plt Kepala Daerah ada tentara aktif di sana?" tanya host Mata Najwa, Najwa Shihab.

Baca juga: Curhat di Mata Najwa, Pegawai KPK yang Dipecat Kecewa soal Tunjangan Hari Tua

Baca juga: Di Mata Najwa, Novel Baswedan Bantah Tudingan Bekingi Anies Baswedan dari Pemeriksaan KPK

Baca juga: KASARNYA Teror Pinjaman Online Diungkap di Mata Najwa, Korban Dicap Maling hingga Diancam Open BO

"Yang saya katakan, ini ada latar belakang kedaduratan, sehingga memang ini perlu dilaksanakan. Masalah-masalah yang timbul akan diselesaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi utamanya adalah selamatkan dulu adanya kedaduratan ini dalam rangka pembangunan bangsa," timpal Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

"Tapi bahwa iya ada potensi kompilasi, itu sesuatu yang memang akan diprediksi dan itu sesuatu kekhawatiran itu valid?" cecar Najwa Shihab.

"Bisa diselesaikan itu," sahut Agus Widjojo.

(TribunKaltim.co/Justina)

Baca Selanjutnya: Mata Najwa

Baca Selanjutnya: Berita Nasional Terkini

Baca Selanjutnya: Populer Tribun Kaltim

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved