Berita Kaltim Terkini

Pihak DPR Tidak Hadir, Lanjutan Sidang Judicial Review UU Minerba di MK Ditunda

Sidang lanjutan uji materiil (Judicial Review) UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi berlanjut hari ini, Kamis (7/10/2021)

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Ketua MK Anwar Usman. TRIBUNKALTIM.CO/MAHKAMAH KONSTITUSI 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Sidang lanjutan uji materiil (Judicial Review) UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi berlanjut hari ini, Kamis (7/10/2021).

Majelis hakim pada hari ini memanggil perwakilan DPR dan Presiden terkait undang-undang tersebut. Sidang tersebut berlangsung secara langsung maupun online.

Namun ketua MK Anwar Usman menyebut pihak DPR tidak hadir. Sementara itu dari pemerintah pusat meminta agar sidang tersebut ditunda.

Ia tidak tahu pasti apa alasan pihak DPR maupun presiden ataupun yang mewakili tidak hadir untuk memberikan keterangan.

Hanya saja kedua belah pihak memberikan surat tidak dapat hadir dalam sidang hari ini.

"Sidang lanjutan perkara nomor 37 tahun 2021 yang menurut agenda mendengar keterangan DPR dan presiden untuk catatan kehadiran pemerintah mewakili presiden dan pemohon hadir," ucap Anwar Usman

Baca juga: Kepala Dinas Perizinan PPU Sebut Dua Perusahaan Tambang Harus Penuhi Ketentuan UU Minerba

Baca juga: BREAKING NEWS Fraksi Rakyat Kaltim Demo di Kantor Gubernur Meminta Cabut UU Minerba

Baca juga: Jatam Kaltim Turut Ajukan Judicial Review UU Minerba, Berharap MK Mengabulkan

"Sementara DPR berhalangan hadir ada surat pemberitahuan kuasa presiden ada surat meminta penundaan sidang jadi agenda sebenarnya mendengar keterangan tidak bisa diterusm karena DPR dan pemerintah tidak hadir sehingga meminta penundaan sidang," katanya lagi.

Untuk itu sidang dilanjutkan pada Senin tanggal 8 November mendatang.

Sidang tersebut akan memanggil DPR dan Presiden dalam memberikan penjelasan terkait UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

"Jadi begitu sekali lagi Sidang ditunda tanggal 8 November 2021 pukul 11.00 WIB dengan agenda yang sama demikian sidang selesai dan ditutup," pungkas Anwar Usman.

Diberitakan sebelumnya Kuasa Hukum pemohon pengujian materi Undang-Undang (UU) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terhadap UUD 1945, Lasma Natalia, mengatakan pemohon III mengalami tindakan represi oleh aparat kepolisian.

"Tindakan represi oleh aparat kepolisian karena pemohon III bersama warga memperjuangkan penolakan tambang," kata Lasma Natalia pada sidang perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin.

Penolakan oleh pemohon III dan masyarakat tersebut terjadi di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi. Pada awal Januari 2020, pemohon III yakni Nurul Aini bersama warga lainnya membangun tenda perjuangan tolak tambang di salah satu titik Dusun Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memprotes meluas-nya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Merdeka Copper Gold Tbk. (MCG) di areal Gunung Salakan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved