Berita Kaltim Terkini

Sidang Lanjutan Judicial Review Terkait UU Minerba Ditunda, Ini Kata Dinamisator Jatam Kaltim

Sidang lanjutan Judicial Review terkait revisi UU nomor 3 tahun 2020 tentang minerba ditunda

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Dinamisator JATAM Kaltim Pradarma Rupang. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sidang lanjutan Judicial Review terkait revisi UU nomor 3 tahun 2020 tentang minerba ditunda.

Hal tersebut disampaikan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Kamis (7/10/2021). Sebab perwakilan DPR tidak dapat hadir dalam sidang tersebut.

Atas dasar itu Pemerintah pusat pun meminta agar sidang tersebut ditunda. Hal tersebut mendapat respon dari Jatam Kaltim selaku pemohon.

Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, ketidakhadiran perwakilan DPR itu menjadi bukti bahwa UU tersebut dibuat terburu-buru.

Ia menganggap jika memang UU tersebut serius dibuat demi kepentingan rakyat harusnya pihak DPR siap memberikan alasan ke Majelis Hakim.

Baca juga: Pihak DPR Tidak Hadir, Lanjutan Sidang Judicial Review UU Minerba di MK Ditunda

Baca juga: Kepala Dinas Perizinan PPU Sebut Dua Perusahaan Tambang Harus Penuhi Ketentuan UU Minerba

Baca juga: BREAKING NEWS Fraksi Rakyat Kaltim Demo di Kantor Gubernur Meminta Cabut UU Minerba

"Jika memang regulasi itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan maka tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk dipaparkan alasan kenapa harus direvisinya UU Minerba," ucap Rupang melalui sambungan telepon.

Atas ditundanya sidang tersebut membuatnya penasaran jawaban dari pihak legislatif maupun eksekutif terkait sembilan pasal yang perlu diuji materiil.

"Ada 9 pasal yang perlu diuji menurut kami dan ini menjadi gagapnya pemerintah terhadap uu yang mereka sah kan. Dan ini terlihat prematur," kata Rupang lagi.

Ia menyarankan , jika memang ada perubahan atau perbaikan UU agar lebih baik lagi sebaiknya didukung dari penelitian akademisi dan penjelasan masyarakat.

Sehingga ada alasan kuat UU tersebut bermanfaat bagi masyarakat maupun tidak merusak alam dikarenakan kegiatan tambang yang terjadi di beberapa kawasan Indonesia.

"Kami tetap kawal karena ini sudah masuk di MK dan kami mengajak publik bersama sama mengawal. Dan jika ada akademisi mendukung pandangannya dalam bentuk naskah akademisi maka itu akan sangat bagus," ucap Rupang.

Sebelumnya diberitakan Sidang lanjutan uji materiil (Judicial Review) UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi berlanjut hari ini, Kamis (7/10/2021).

Majelis hakim pada hari ini memanggil perwakilan DPR dan Presiden terkait undang-undang tersebut. Sidang tersebut berlangsung secara langsung maupun online.

Namun ketua MK Anwar Usman menyebut pihak DPR tidak hadir.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved