Breaking News:

Ibu Kota Negara

Terkait Ibu Kota Negara, Wagub Kaltim Beri Masukan ke DPR RI soal Kesehatan dan Tenaga Kerja

Berkaitan dengan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Timur, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi memberikan masukan kepada pemerintah pusat

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Kota Samarinda. Terkait Ibu Kota Negara, dia berharap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kesehatan dan tenaga kerja dapat didengarkan pemerintah pusat. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PK 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Berkaitan dengan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Timur, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi memberikan masukan kepada pemerintah pusat via DPR RI, dalam memperhatikan kemajuan daerah Kalimantan Timur

Terutama dalam hal dunia kesehatan dan tenaga kerja demi menyongsong dibuatnya Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi berharap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kesehatan dan tenaga kerja dapat didengarkan pemerintah pusat.

Apalagi Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru yang ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca juga: DPRD Tabalong Inginkan Ibu Kota Negara RI Segera Terwujud di Penajam Paser Utara

Baca juga: Anggota DPR RI Dapil Kaltim Bocorkan Sedikit soal Salinan Draf RUU Ibu Kota Negara

Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Negara Diterima DPR RI, Wabup Penajam Paser Utara Beri Tanggapan

“Kaltim sejak 2019 ditetapkan calon IKN. Begitu banyak perhatian kepada Kaltim, harapannya bisa merata, jangan sampai daerah lain ketinggalan,” ungkap Hadi Mulyadi pada Jumat (8/10/2021). 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memantau langsung dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur.

Pasalnya, banyak masyarakat menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan yang mengurangi biaya operasional perusahaan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengakui Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga ia berharap jangan ada masyarakat yang dirumahkan.

Baca juga: Politisi Partai Demokrat Asal Kaltim Angkat Bicara soal Draf RUU Ibu Kota Negara

Atas dasar itulah, kata dia, Tim Kunker Komisi IX memandang penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam dan berkelanjutan.

"Setiap program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dalam hal ini persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Ansory dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, di Kantor Gubernur Kaltim. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved