Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Dianggap Melanggar Hukum Pidana Militer Usai Surati Kapolri, Brigjen TNI Junior Tumilaar Dicopot

Brigjen TNI Junior Tumilaar (JT) dicopot dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, buntut dari menyurati Kapolri

IST/Tribun Manado
surat terbuka Brigjen Junior Tumilaar. Kabar terbaru, dinilai melanggar hukum pidana militer usai surati Kapolri, Brigjen TNI Junior Tumilaar dicopot. 

TRIBUNKALTIM.CO - Brigjen TNI Junior Tumilaar (JT) dicopot dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, buntut dari menyurati Kapolri.

Brigjen TNI Junior Tumilaar sendiri viral karena membela Babinsa dan mengirimkan surat ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, aksinya tersebut berbuntut panjang, kini Brigjen TNI Junior Tumilaar dibebastugaskan dari jabatannya oleh Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspom AD).

Jenderal bintang satu itu diindikasikan melanggar hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana militer.

Komandan Pusat Polisi Militer AD, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, seperti dikutip Tribunnews.com dari situs TNI AD, Sabtu (9/10/2021) menyebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," ujar Sukotjo, dilansir dari Tribunnews.com berjudul Sosok Brigjen TNI Junior Tumilaar yang Dicopot dari Jabatannya Setelah Surati Kapolri.

Baca juga: Dicopot Usai Surati Kapolri, Pesan Menyentuh Brigjen TNI Junior Tumilaar, Kini Jadi Stafsus Kasad

Baca juga: Blak-blakan Brigjen TNI Junior Tumilaar, Jadi Stafsus Andika Perkasa, Sengaja Langgar Hukum Militer

Baca juga: Jokowi Resmi Punya 3 Ribu Pasukan Komcad, Apa Perbedaannya dengan TNI

Menurut dia, keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 22, 23 dan 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT.

"Maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," ujarnya.

Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Ya, Brigjen TNI Junior Tumilaar tengah menjadi sorotan setelah mengirim surat pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved