Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Perampingan Birokrasi Pemkot Samarinda Tunggu Kajian Akademis, OPD Baru Ditarget Efektif Awal 2022

Upaya Pemkot Samarinda merampingkan birokrasi melalui peleburan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunggu kajian akademik.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Mathias Masan Ola
HO/Humas Pemkot Samarinda
Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin menjelaskan perampingan OPD Pemkot Samarinda ditargetkan efektif 1 Januari 2022. (HO/Humas Pemkot Samarinda) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya Pemkot Samarinda merampingkan birokrasi melalui peleburan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunggu kajian akademik.

Kajian akademik mengenai rencana itu tengah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah melakukan penilaian dan pengkajian sebelumnya terhadap 37 OPD di lingkungan Pemkot Samarinda.

Disebutkan melalui perampingan itu akan ada beberapa OPD berbentuk dinas dan badan yang akan dilebur menjadi satu lembaga.

Sekretaris Daerah atau Sekkot Samarinda, Sugeng Chaeruddin mengungkapkan berdasarkan seminar expose final report kajian akademis LAN tentang evaluasi kelembagaan perangkat daerah pemkot Samarinda,

ada gambaran beberapa dinas dan badan yang nantinya akan masuk ke dinas-dinas tertentu, dan beberapa lainnya ada yang digabung.

Baca juga: Godok Perampingan Birokrasi, Pemkot Samarinda akan Hapus 7 hingga 10 OPD

Baca juga: Jumlah OPD Terlalu Gemuk, Walikota Andi Harun Rencanakan Perampingan Birokrasi, Bisa Hemat Rp 100 M

Baca juga: DPRD Samarinda Tanggapi soal Rencana Perampingan OPD hingga Penyusunan Kajian Akademik

"Seperti Dinas Kearsipan bergabung dengan Perpustakaan, Badan Litbang akan masuk ke Bappeda, Dinas Pertanahan masuk ke PUPR, Pariwisata akan masuk ke Dispora,

Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi dan UKM akan menjadi satu, Pemberdayaan Perempuan jadi satu dengan DPPKB, itulah kira-kira yang bakal dirampingkan, mungkin akan lebih tergantung Pak Walikota," tukasnya pada Minggu (10/10/2021).

Sugeng menjelaskan dinas-dinas yang akan dimasukkan ke dinas lainnya nanti setidaknya akan menjadi struktur bidang di dinas tersebut.

Pemkot sendiri menargetkan pada 1 Januari 2022, susunan OPD baru sudah berjalan efektif, maka sebelum menuju ke sana, pemkot akan mengejar pembentukan raperda mengenai hal itu.

"Ya harus jadi perda dulu, baru lah kita lakukan penyesuaian APBD, RPJMD hingga rencana strategis (Renstra)  dan tidak semudah itu, banyak efek dominonya," tutur Sugeng menjelaskan.

Baca juga: Muncul Wacana Perampingan OPD Pemkab Berau, Kabag Organisasi Zainal Arifin Angkat Suara

"Maka harus didorong cepat, kalau lewat dari tahun ini (2021), maka tidak bisa lagi, untuk menyesuaikan APBD nya kalau masuk tahun 2022 sudah terlambat," imbuhnya.

Dalam penentuan perampingan OPD ini, pemkot memiliki opsi pragmatis dan progresif berdasarkan rekomendasi dari LAN yang melakukan evaluasi.

Opsi progresif disebutkan akan berpotensi memangkas dari 37 OPD yang ada menjadi 27 OPD, sedangkan opsi pragmatis hanya akan mengurangi 7 OPD yang ada.

Hal itu dilakukan dilakukan karena jumlah 37 OPD yang ada di pemkot samarinda saat ini dianggap obesitas dan butuh dirampingkan untuk efektivitas anggaran.

"Melalui perampingan ini kita bisa menghemat sekitar Rp 117 miliar, hanya dari belanja pegawai, belum lagi biaya operasional yang selama ini menggunakan APBD," tukas Sekda kota Samarinda tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved