Breaking News:

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Melindungi Seluruh Pekerja Migran Indonesia

Untuk itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban

Editor: Diah Anggraeni
ekon.go.id
Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutannya pada acara Rakornas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digelar oleh BP2MI secara daring, Jumat (8/9/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara.

Untuk itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

Dengan UU tersebut, PMI juga diberikan perlindungan melalui program jaminan sosial nasional.

Pemerintah daerah (pemda) harus memastikan dokumentasi kependudukan sehingga PMI yang berangkat berdokumen.

Baca juga: Industri Kelapa Sawit Nasional Perkuat Kemitraan Petani untuk Masa Depan Sawit yang Berkelanjutan

Selain itu, pemda bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memfasilitasi dan menyosialisasikan agar PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan dan kompetensi agar siap bekerja.

Tak hanya melindungi PMI, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk Iebih menjamin pelindungan PMI dan keluarganya, karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terurai dengan jelas.

Selain itu, PP 59/2021 juga merinci tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yakni mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.

Sebagaimana diketahui, dalam lima tahun terakhir, rata-rata penempatan PMI mencapai 234 ribu orang per tahun dengan negara tujuan penempatan terbesar yakni Hongkong, Taiwan, dan Malaysia di mana pada umumnya PMI bekerja sebagai domestic worker, caregiver, general worker, plantation worker, dan operator.

Di samping berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja, penempatan PMI juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian.

Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai US$ 9.8 miliar per tahun yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved