Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Disnaker Malinau Terima 208 Laporan PHK dari Perusahaan

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malinau menerima ratusan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal 2021.

Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Rapat penyelesaian hubungan industrial di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malinau menerima ratusan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal 2021.

Berdasarkan Data Disnaker Malinau, sejak awal tahun 2021 terhitung Januari hingga Oktober 2021, sebanyak 208 laporan PHK diterima pihaknya.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Malinau, Ferry Runtuwene menerangkan data tersebut merupakan akumulasi laporan yang diperoleh dari perusahaan yang beroperasi di Malinau.

"Sejak awal tahun, terhitung Januari hingga Oktober 2021, laporan yang kami terima ada 208 kasus PHK. Laporan PHK wajib disampaikan pihak perusahaan kepada Disnaker," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (11/10/2021).

Dari total 208 laporan tersebut, sebanyak 10 aduan perselisihan hubungan industrial yang ditangani Disnaker Malinau.

Baca juga: Tak Hanya Korban PHK, Bansos Tunai Tahap 2 di Balikpapan Sasar Musisi dan Olahragawan

Baca juga: TERNYATA Karyawan yang Terkena PHK Masih Bisa Dapat BSU 2021 Rp 1 Juta, Berikut Syaratnya

Baca juga: Jadi Korban PHK Perusahaan Sawit, 16 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pulang Lewat Jalur Ilegal

Ferry mengatakan dari 10 aduan PHI tersebut, 9 di antaranya berhasil diselesaikan pihaknya, sedang satu kasus berlanjut ke Disnaker Provinsi Kaltara.

Menurutnya, tahun ini laporan kasus PHK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun aduan PHI yang diterima pihaknya cenderung menurun.

"Memang sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu, karena belum genap setahun sudah ada 208 laporan. Tapi kasus PHI menurun, kebanyakan diselesaikan melalui perundingan di internal perusahaan," katanya.

Rata-rata sengketa hubungan industrial yang diterima Disnaker berkaitan hak-hak pekerja setelah perusahaan atau pemberi kerja melakukan PHK.

Ferry mendorong agar pemberi kerja memenuhi hak-hak pekerja, terutama berkaitan dengan hak-haknya sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved