Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pemkab Bersama Warga dan Kontraktor Identifikasi Lokasi Pembangunan Jembatan Sungai Ratah

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang diwakili Asisten Bidang Humas dan Pemerintahan (Asisten I), Ir Dodit Agus Riyono MP yang didampingi

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Asisten Asisten I Dodit Agus Riyono yang didampingi Camat Laham Petrus Juk mengunjungi lokasi pembangunan Jembatan Sungai Ratah, Senin (4/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang diwakili Asisten Bidang Humas dan Pemerintahan (Asisten I), Ir Dodit Agus Riyono MP yang didampingi Camat Laham, Petrus Juk S.Sos. mengunjungi lokasi pembangunan Jembatan Sungai Ratah, Senin (4/10/2021).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rakor percepatan pembangunan Jembatan Sungai Ratah dan pembahasaan tuntutan warga pada Kamis (16/09/2021) yang dipimpin Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. dan dilanjutkan dengan rapat penyelesian tuntutan warga yang dipimpin Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si. dengan difasilitasi pemkab, akhirnya ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemkab Mahulu, PT Bahana Krida Nusantara, dan perwakilan pemilik lahan di Ujoh Bilang, 27 September 2021.

Baca juga: Terkait Kejelasan Batas Administrasi di Mahulu, Ditargetkan Oktober Terbentuk Tim Batas Wilayah

Di lapangan, rombongan menyaksikan langsung identifikasi ganti rugi lahan seluas 1.200 meterpersegi, tiga unit rumah dan tanaman milik warga.

Hasil identifikasi yang dilakukan perusahaan dan masyarakat itu yang nantinya dijadikan salah satu patokan bagi kontraktor pembangunan jembatan, PT Bahana Krida Nusantara untuk menentukan nominal ganti rugi yang akan mereka dibayarkan langsung kepada warga.

Seluruh pihak sepakat penggantian kerugian mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Induk Mahulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah dan Tanam Tumbuh dalam Wilayah Kutai Barat.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Mahulu belum menentukan nilai ganti rugi dan tanam tumbuh di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Baca juga: Beasiswa GCM Bukti Pemkab Serius Tingkatkan SDM, Jalin Kerja Sama dengan Tujuh Perguruan Tinggi

Asisten I Ir Dodit Agus Riyono MP menegaskan, ruang lingkup pemkab dalam kegiatan ini adalah memastikan ada kesepakatan detail ganti rugi antara warga dan kontraktor.

Ini mengacu pada berita acara kesepakatan antara warga pemilik lahan, kontraktor dan Pemkab Mahulu, 27 September 2021 lalu.

Kesepakatan semua pihak penting, mengingat transportasi darat ke Mahulu sangat dinanti masyarakat.

Kehadiran jembatan yang terhubung dengan jalan nasional poros Kubar-Mahulu ini diyakini akan memangkas jarak, waktu perjalanan dan biaya ke kabupaten termuda di Kaltim ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved