Breaking News:

CPNS 2021

Plt Kepala BKN tak Persoalkan ASN Kaltara 2021 dari Putra Daerah, namun Ada Syaratnya

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana berkunjung ke Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana ditemui di Gedung Gadis Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (11/10/2021). Dirinya menyatakan tidak mempersoalkan soal putra daerah ikut CPNS 2021.  

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana berkunjung ke Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (11/10/2021). 

Saat di Tanjung Selor, dia mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan, bila pemerintah daerah menginginkan penerimaan Aparatur Sipil Negara atau ASN, mengutamakan putra putri daerah.

Mengingat selama ini, banyak ASN dari luar Kaltara, yang diterima di Pemprov Kaltara, namun meminta dipindahkan karena tidak merasa betah.

Karenanya pihak Pemprov menginginkan agar penerimaan ASN mengutamakan putra putri Kaltara agar dapat bekerja dan bertahan lama di Kaltara.

Baca juga: CPNS Kaltara, Tes CPNS Resmi Berakhir, 804 Peserta Dinyatakan Gugur dan 24 Orang Positif Covid-19

Baca juga: Kunjungi Kaltara, Plt Kepala BKN Sebut Seleksi CPNS 2021 Berjalan Baik

Baca juga: CPNS Kaltara, SKD di Bulungan Berakhir Hari Ini, Kapan SKB Digelar? Ini Jawaban BKPSDM

Menurut Bima Haria, selama seseorang putra putri daerah tersebut, memenuhi berbagai kriteria dan memiliki kompetensi maka dipersilakan untuk menjadi pengabdi negara.

"Saya tidak masalah, asalkan orang daerah itu memiliki kompetensi, jadi harus dihitung betul mana-mana jabatan apa saja yang di sini ada," kata Bima Haria Wibisana, Senin (11/10/2021).

Bila kebutuhan formasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh talenta dari dalam Kaltara, pihaknya menginginkan agar formasi tersebut tetap bisa diisi, kendati yang mengisi dari luar wilayah Kaltara.

"Kalau kita buka untuk warga perbatasan misalnya, tapi tidak bisa bekerja, hanya dengan status ASN, itu juga tidak benar," ujarnya.

Baca juga: Ketua Panselda CPNS Kaltara Beber Jumlah Formasi untuk SKB

"Jadi kalau memang tidak ada dari dalam, bisa dibuka agar bakat terbaik dari luar Kaltara juga bisa masuk, jadi boleh orang dari tempat lain mengabdi di Kaltara," tuturnya.

Sehingga pihaknya memastikan, sistem seleksi yang ada saat ini menjamin antara kebutuhan formasi ASN dengan kompetensi yang dimiliki para calon abdi negara.

"Jadi harus ada seleksi untuk itu, jadi kalau orang daerah, itu orang daerah terbaik, bukan orang daerah yang saya mau," ujarnya.

Lebih lanjut Ia memastikan, tidak akan ada ASN yang dimutasikan ke daerah lain bila belum 10 tahun berdinas.

Baca juga: CPNS Kaltara, SKD di Bulungan Berakhir Hari Ini, BKPSDM Sebut 88 Peserta Tidak Hadir

Menurutnya dengan sistem yang ada saat ini, perpindahan atau mutasi ke daerah lain hanya dapat dilakukan bagi ASN yang telah mengabdi minimal selama 10 tahun.

"Kita sudah buat aturan, minimal 10 tahun pindah, kalau tidak boleh pindah juga tidak manusiawi," katanya.

"Kalau yang dibawah itu meminta pindah, itu pasti ditolak, sistemnya pasti menolak. Karena yang menolak bukan hanya BKN dari Kemendagri juga menolak," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved