Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Soal Perampingan OPD Pemkot, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Sebut Kewenangan di Tangan Walikota

Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dari 37 OPD menjadi 25 OPD disebut oleh Komisi I DPRD K

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/RITA LAVENIA
Joha Fajal, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda menyampaikan tanggapannya terkait Perampingan OPD Pemkot Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/RITA LAVENIA 

Dengan jumlah OPD tersebut Pemkot Samarinda memutuskan untuk memangkas sebanyak 12 OPD dari 37 OPD yang semula ada di lingkungan Pemkot Samarinda.

Beberapa di antara OPD yang dipangkas ada yang disatukan dengan OPD lainnya sehingga ada beberapa OPD yang akan berubah nomenklatur.

Penentuan model ini sebelumnya telah melalui kajian oleh LAN terhadap 37 OPD sehingga akhirnya diputuskan untuk memangkas 12 OPD dan menjadi 25 OPD.

Andi Harun mengatakan dengan adanya pemangkasan OPD tersebut bisa mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda melalui efisiensi penggunaan anggaran di masing-masing OPD.

Baca juga: Perampingan Birokrasi Pemkot Samarinda Tunggu Kajian Akademis, OPD Baru Ditarget Efektif Awal 2022

"Penataan kelembagaan daerah ini merupakan langkah konstruktif yang krusial dan harus diambil Pemkot dalam rangka mengelola pemerintah daerah agar tercipta tatanan kerja yang lebih diatur dan tidak tumpang tindih," papar Walikota Samarinda tersebut.

"Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemkot Samarinda dalam bentuk penataan ulang OPD ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemkot Samarinda yang tepat ukuran," timpalnya.

Sementara itu Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor menambahkan bahwa beberapa OPD yang dipangkas dan dileburkan dengan OPD lain mempertimbangkan bidang OPD yang saling berkaitan.

"Ya contohnya Dinas Pariwisata menjadi satu dengan Dinas Pendidikan, dan Perdagangan, Perindustrian, serta UMKM jadi satu OPD, jadi kita pertimbangkan variabel saling berkaitan," beber Ali Fitri Noor saat ditemui awak media.

Selain itu peleburan OPD-OPD tersebut juga telah didasari kajian dari LAN yang nantinya akan menjadi naskah akademik untuk diajukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

"Tindak lanjutnya pada November nanti kita mulai pelantikan dengan struktur OPD yang baru, karena anggaran OPD itu harus masuk di APBD tahun 2022," tuturnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved