Breaking News:

Berita Berau Terkini

10 Persen Rumah di Kabupaten Berau Tidak Layak Huni, Bantuan DAK Pemerintah Pusat

Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau, 10 persen dari 54.545 rumah di Kabupaten Berau masuk dalam kategori tidak layak huni.

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Salah satu bantuan rumah tidak layak huni bantuan dari Pemkab Berau, yang diresmikan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau, 10 persen dari 54.545 rumah di Kabupaten Berau masuk dalam kategori tidak layak huni. Sisanya, 90 persen lainnya sudah layak huni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau, Yudi Artangali mengakui kriteria rumah tidak layak huni dapat dilihat dari beberapa hal.

Seperti dari sisi keamanan kontruksinya, kemudian fisiknya banyak bocor seperti dinding keropos. Lalu dari segi kesehatan rumah itu serta yang tidak kalah penting yakni kondisi perekonomian pemilik atau penghuni rumah tersebut.

“Setiap tahun memang ada bantuan, tapi jumlahnya berubah-ubah,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (13/10/2021). Untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni, pemerintah terus menggulirkan bantuan kepada masyarakat.

Tahun 2021 ini bantuan dari Pemkab Berau disalurkan di Kecamatan Batu Putih, Kampung Kayu Indah. Totalnya sebanyak 16 rumah yang mendapatkan bantuan.

Baca juga: Hanya Sehari, Dit Polair Polda Kaltim Benahi Rumah Warga Tidak Layak Huni di Balikpapan

Baca juga: Gelontorkan Rp 58,5 Miliar, Rehab 3.400 Rumah Tidak Layak Huni di Kaltara Tuntas Bulan Desember 2020

Baca juga: 7 Tahun Pemprov Kaltara, 10 Ribu Lebih Rumah Tidak Layak Huni Telah Direhab

Bukan hanya dari APBD kabupaten, bantuan rumah tidak layak huni juga datang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. Kabupaten Berau tahun ini mendapatkan 102 rumah.

Namun, terdapat permasalahan untuk bantuan dari Pusat, yakni mereka menginginkan bantuan tersebut, diserahkan kepada rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Sedangkan kawasan kumuh di Berau, hanya tersisa satu hektare.

“Jadi yang mau dibantu Pusat ini yang masuk di SK Bupati tahun 2020 lalu untuk kawasan kumuh, ada di kota Tanjung Redeb, yakni Kelurahan Bugis, Gayam dan Karang Ambun,” ujarnya.

Kemudian dari 102 unit rumah bantuan tersebut, saat ini tersisa 25 rumah yang belum terselesaikan.

Yudi melanjutkan bantuan rumah tak layak huni ini berbeda dengan bedah rumah. Jika bedah rumah satu rumah akan diperbaiki total, sedangkan bantuan ini hanya bersifat perbaikan spot-spot saja.

Baca juga: Pemerintah Bantu Rehab 2.400 Rumah Tidak Layak Huni di Kaltara Tahun Ini

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved