Breaking News:

Berita Nasional Terkini

KPK Menyatakan Berkas Lengkap, 4 Mantan Anggota DPRD Jambi Siap untuk Disidang

Kasus pidana yang menyangkut empat mantan DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus dugaan suap kembali berlanjut

Editor: Budi Susilo
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan melihat penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang suap sebesar Rp 4,7 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi, saat konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/11/2017). Dalam OTT tersebut KPK juga menetapkan empat orang tersangka dari pejabat dan anggota DPRD Jambi terkait suap proses APBD Pemprov Jambi 2018. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kasus pidana yang menyangkut empat mantan DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus dugaan suap kembali berlanjut.

Kabar terbaru, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkapkan, berkas para tersangka itu sudah lengkap untuk diajukan kembali ke tahapan berikut. 

Empat tersangka itu tersandung kasus yang berkaitan Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. 

Empat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Ikut Hadiri Bimtek KPK, Wabup Paser Ajak Masyarakat Ciptakan Budaya Antikorupsi

Baca juga: Disinggung Kemungkinan Adanya OTT di Kaltim, Begini Reaksi Ketua KPK Firli Bahuri

Baca juga: NEWS VIDEO Azis Syamsuddin Disebut Punya Orang Dalam di KPK, Novel Baswedan: Ada yang Ditutupi

Empat tersangka itu merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Fahrurrozi (FR), Arrakhmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA).

"Dengan telah dinyatakannya berkas perkara tersangka FR (Fahrurrozi) dkk lengkap oleh tim jaksa, hari ini (14/10/2021) tim penyidik melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada tim jaksa," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600 juta per orang.

Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta atau Rp 200 juta.

Baca juga: NEWS VIDEO Sosok Mantan Pegawai KPK yang Dipecat, Kini Bantu Kakeknya Bertani

Khusus untuk para tersangka yang duduk di komisi III diduga telah menerima masing-masing Fahrurrozi sekitar Rp 375 juta, Arrakhmat Eka Putra sekitar Rp 275 juta, Wiwid Iswhara sekitar Rp 275 juta, dan Zainul Arfan Sekitar Rp 375 juta.

Penahanan dilanjutkan untuk masing-masing tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 14 Oktober 2021 sampau 2 November 2021.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved