Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Syarat Penerima Bantuan Tunai PKL dan Warung di Tarakan

Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Provinsi Kalimantan Utara

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Aktivitas PKL di Kota Tarakan. Nazuar, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara, menyatakan, dari Rp 873,6 juta terdiri dari 728 penerima BTPKLW yang terdata di Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (14/10/2021). TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mencapai Rp 873,6 juta tahun 2021.

Dibeberkan Nazuar oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara dalam Konferensi Pers Pelaksanaan APBN Triwulan III Tahun 2021 Kalimantan Utara, Kamis (14/10/2021).

Dikatakan Nazuar, dari Rp 873,6 juta terdiri dari 728 penerima BTPKLW yang terdata di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelumnya sudah ditargetkan Rp 16,92 miliar penerima BTPKLW dengan jumlah sebanyak 14.100 penerima bantuan.

Baca juga: Harapkan Perlakuan Khusus untuk Mendapatkan BBM, Begini Kondisi Nelayan Tarakan Sebelum Melaut

Baca juga: Harapkan Perlakuan Khusus untuk Mendapatkan BBM, Begini Kondisi Nelayan Tarakan Sebelum Melaut

Baca juga: Siapkan 300 Dosis, Kodim 0907 Tarakan Gelar Serbuan Vaksinasi dan Sasar Pelajar SMKN 2

Lebih lanjut dibeberkan Nazuar, program BTPKLW sendiri merupakan bantuan pemerintah sebesar Rp 1,2 juta yang disalurkan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

BTPKLW sendiri adalah bantuan yang diberikan untuk mengatasi dampak Covid-19 bagi pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM.

Syaratnya sendiri, untuk calon penerima BTPKLW yakni memiliki KTP dan KK, memiliki tempat usaha yang berada di wilayah PPKM level 4 dan tidak terdaftar dalam calon penerima BPUM.

Lebih lanjut dikatakan Nazuar, penerima juga bukan ASN, dan hanya dapat diberikan kepada salah satu pelaku usaha, jika dalam satu KK terdapat lebih dari satu pelaku usaha.

Baca juga: Lahan Pertanian Terbatas di Tarakan, Walikota Khairul Akui Belum Bisa Swasembada Penuh

Usaha yang dijalani bukan usaha sampingan. "Pelaku usaha yang tidak berdomisili di tempat usahanya bisa menunjukkan surat keterangan dari RT/RW dimana pelaku tinggal,” ujarnya seraya menambahkan usaha dijalani adalah satu-satunya mata pencaharian.

“Dan jika ingin mengetahui updatenya bisa menghubungi Polri dan TNI di wilayah masing-masing untuk updatenya,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved