Berita Samarinda Terkini

Tak Ada Denda, Jatuh Tempo PBB-P2 di Samarinda Diperpanjang

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Hermanus Barus, memperpanjang masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 15 Desember 2021. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) hingga tanggal 15 Desember dari yang semula pada 30 September 2021.

Selain perpanjangan masa pembayaran, pemkot melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Samarinda juga menghapuskan denda bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran.

Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih panjang bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Biasanya dikenakaan denda 2 persen per bulan untuk setiap keterlambatan pembayaran, kini tak ada denda sama sekali.

Baca juga: Bapenda Kabupaten Berau Gencarkan Metode Jemput Bola untuk Capai Target PBB-P2

Baca juga: Busyet, Ratusan Orang Kaya Menunggak Pajak Bumi Bangunan hingga Miliaran Rupiah

Baca juga: Perampingan OPD Pemkot Samarinda, Ketua Komisi I DPRD: Berkaitan dengan Anggaran

"Tetapi harus melunasi nya sebelum tanggal 15 Desember," ujar Kepala Bapenda kota Samarinda, Hermanus Barus melalui rilis Pemkot Samarinda yang dikirim ke TribunKaltim.co pada Kamis (14/10/2021).

Adapun penghapusan denda keterlambatan pajak ditujukan bagi pajak yang tertunda dari tahun 2007 hingga 2020.

Dengan pelonggaran yang telah diberikan pemerintah, Hermanus, mengharapkan warga kota Samarinda bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

"Semua ini dimaksudkan untuk membantu warga, jadi kita imbau kepada warga yang memiliki kewajiban pajak untuk dapat memanfaatkan ini," tutur Barus mengakhiri.

Baca juga: Himpun Data Kesehatan Warga Secara Digital, Pemkot Samarinda Launching Aplikasi “Si Irama”

Dengan diperpanjangnya masa pelunasan pajak PBB-P2 ini diharapkan serapan pendapatan daerah dari sektor tersebut bisa lebih optimal untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda.

Selain langkah itu, Bapenda Kota Samarinda juga berupaya meningkatkan PAD dari sektor pajak parkir.

Terutama di bangunan toko retail dan restoran hingga tempat publik lainnya dengan memasang stiker parkir gratis.

Stiker parkir gratis dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda tersebut dimaksudkan bahwa biaya parkir pengunjung di tempat itu ditanggung oleh pemilik usaha dengan pajak 20 persen.

Baca juga: Pemkot Samarinda Buka Pintu Kerjasama Pengelolaan Pasar Kedondong dengan Pihak Ketiga

Sehingga pengunjung yang memarkirkan kendaraannya tidak perlu membayar biaya parkir di tempat itu sekalipun ada juru parkir (jukir) yang mengarahkan parkir kendaraan.

Tempat usaha baik toko, restoran hingga tempat publik lainnya bisa mengajukan ke Bapenda untuk mendaftarkan pajak parkir kendaraan di tempat usahanya.

Nantinya pelaku usaha akan membayarkan pajak secara rutin per bulannya kepada Bapenda sebesar 20 persen dari pendapatan usaha.

Hal itu juga sesuai dengan peraturan daerah (Perda) kota Samarinda nomor 9 tahun 2019 pasal 36 yang berisi ketentuan pajak parkir. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved