Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Presiden Jokowi akan Resmikan Green Industrial Park di Kaltara pada November 2021

Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan meresmikan kawasan green industrial park di Kaltara pada November mendatang.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI
Bupati Bulungan Syarwani. Ia mengatakan, konsep green industrial park yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional berupa Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning Mangkupadi, Bulungan. TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan meresmikan kawasan green industrial park di Kaltara pada November mendatang.

Kawasan industri yang menghasilkan produk hijau dari energi hijau di atas lahan seluas 20.000 hektare tersebut, diklaim sebagai yang pertama di dunia.

Di mana untuk energi hijau nantinya dihasilkan dari hydroenergy atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berasal dari aliran Sungai Kayan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan konsep green industrial park yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional berupa Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning Mangkupadi, Bulungan.

Menurutnya, kebutuhan energi dari KIPI tersebut nantinya disuplai dengan energi hijau yang dihasilkan dari PLTA Kayan.

Baca juga: Bulungan akan Bangun Proyek KIPI, Bupati Syarwani Pesan ke Warga agar Tak Naikkan Harga Lahan

Baca juga: Rencana KIPI, Bupati Berpesan ke Warga Tanah Kuning dan Mangkupadi: Jangan Jual Mahal Lahan

Baca juga: Bupati Bulungan Syarwani Pastikan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi tak Hilangkan Objek Wisata

"Target utamanya itu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, tapi nanti pembangunannya akan bersamaan dan paralel," kata Bupati Bulungan Syarwani, Kamis (14/10/2021).

"Karena KIPI itu dibangun, pasti butuh ebergi dan tentu sumber energi utamanya di PLTA itu," tambahnya.

Hingga kini Bupati Syarwani menjelaskan, progres pembangunan PLTA Kayan masih terus berjalan, salah satunya yang kini telah dilakukan oleh PT KHE selaku investor PLTA Kayan.

Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum dikantongi oleh PT KHE, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah pusat dalam hal ini BKPM yang memiliki kewenangan pemberian izin.

"Itu silakan diurus oleh para calon investor ya, jadi ada kewenangan yang memang ada di tingkat kabupaten, tapi ada juga yang perizinan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat,"

Pihaknya berharap, proses perizinan dapat segera dikantongi oleh pihak PT KHE, sehingga progres fisik pembangunan PLTA Kayan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bulungan.

"Mudah-mudahan, harapan kita ada percepatan realisasi dari pembangunan investasi itu," katanya.

Baca juga: Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan Kunjungi Morowali, Sebut KIPI Tanah Kuning Bisa Lebih Besar

"Kalau ini cepat diwujudkan saya yakin juga perputaran ekonomi, multiplier effect-nya akan dirasakan langsung juga oleh masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak PT KHE mengaku masih menunggu penerbitan IPPKH dari BKPM.

Menurut Direktur Operasional PT KHE Khaerony, belum terbitnya izin tersebut menjadi pengganjal belum dimulainya konstruksi bendungan untuk PLTA Kayan di Kecamatan Peso. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved