Breaking News:

Berita Tana Tidung Terkini

Soal Tapal Batas Malinau-KTT, Bupati Ibrahim Ali: Tak Terima Sejengkalpun Wilayah Kami Diambil

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali membeberkan masalah tapal batas antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT), yang belum selesai

Penulis: Risnawati | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/RISNAWATI
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali membeberkan masalah tapal batas antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT), yang hingga saat ini masih berlanjut. TRIBUNKALTIM.CO/RISNAWATI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali membeberkan masalah tapal batas antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT), yang hingga saat ini masih berlanjut.

Dia menyampaikan, Tana Tidung memiliki 32 desa dan 5 kecamatan.

Salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malinau adalah Kecamatan Muruk Rian.

"Dan desa yang terakhir adalah Desa Belayan Ari dan Seputuk.

Nah Desa Seputuk ini yang bermasalah tapal batasnya dengan Malinau," ujarnya

Lebih lanjut dia sampaikan, sudah disepakati sebenarnya, tapal batas wilayah yang sudah ditetapkan itu masuk wilayah Desa Seputuk.

Baca juga: Bupati Ibrahim Ali Ajak Masyarakat Tana Tidung Berpikir Kreatif, Ini Alasannya

Baca juga: Anggota DPD RI Hasan Basri Siap Perjuangkan Usulan Bupati Tana Tidung

Baca juga: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali Targetkan Bebatu Jadi Pelabuhan Nasional

"Saat periode dulu, itu sudah ditandatangani pak Marthin Billa dan Ketua DPRD Malinau saat itu," ucapnya.

"Tapi pada saat kepemimpinan Pak Yansen Tipa Padan (masih Bupati Malinau saat itu) tapal batas itu maju. Jadi wilayah kami itu diambil, ditarik sekitar 3 KM," sambungnya.

Meski begitu dia sampaikan, kesepakatan dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya, menyarankan untuk tetap masuk di wilayah Desa Seputuk Kabupaten Tana Tidung.

Dia tegaskan, Pemerintah Tana Tidung tidak terima sejengkalpun wilayahnya diambil.

Baca juga: Soal Penarikan Pajak, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali Akan Fokus ke Sarang Walet

"Sekarang masih berproses di Dirjen Administrasi dan Kewilayahan. Kalaupun nanti dari Provinsi (Kaltara) atau Kementerian itu memberikan tanpa melakukan kajian, akan kami tuntut lewat jalur hukum," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved