Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Kampung Sidrap Dipastikan Masuk ke Bontang, Gubernur Kaltim Isran Noor: tak Perlu Kajian

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor secara gamblang serahkan hak kempemilikan Kampung Sidrap dari Kabupaten Kutai Timur

Penulis: Ismail Usman | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Gubernur Kaltim, Isran Noor saat ditemui usai membuka kegiatan Rakorda Nasdem Bontang, di Hotel Grand Equator Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu (17/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor secara gamblang serahkan hak kempemilikan Kampung Sidrap dari Kabupaten Kutai Timur ke Pemkot Bontang.

Hal itu berdasarkan kesepakatan Pemkot Bontang bersama Pemkab Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi pada 3 Maret 2019.

"Jadi tidak ada urusan lagi karena sudah disepakati dan tidak lagi perlu kajian-kajian," ucap Isran Noor saat menghadiri Tapat Koordinasi Partai Nasdem di Hotel Grand Equator, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu (17/10/2021). 

Secara geografis, letak Kampung Sidrap lebih dekat dengan Kota Bontang.

Baca juga: Walikota Basri Rase Tagih Janji Isran Noor, Minta Status Kampung Sidrap Masuk Wilayah Bontang

Baca juga: JANJI Isran Noor Ditagih Walikota Bontang, Gubernur Kaltim Diminta Selesaikan Status Kampung Sidrap

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Bontang Keluarkan Uang Pribadi, Bagikan Sembako ke Warga Kampung Sidrap

Dari situ masyarakat bisa lebih dimudahkan untuk proses administrasi kependudukan.

Terlebih juga, pemerintah bisa lebih mudah mempercepat meperataan pembangunan infrastruk di Kampung Sidrap.

Sebab selama ini, Pemkot Bontang kesulitan mengembangkan infrastruk di Kampung Sidrap, lantaran terkendala status kepemilikan wilayah.

Tentu saja, warga justru yang jadi korban dari dampak perseteruan status wilayah.

Baca juga: Perjuangkan Kampung Sidrap, Pemkot Bontang Usul Perluasan Wilayah 950 Hektar

"Kasian masyarakat disana. Karena sulit mendapat infrasutruktur. Kalo di Bontang, mereka lebih dekat mengurus administrasi di Bontang," ucapnya.

Sejauh ini Pemprov Kaltim telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga pihaknya hanya perlu menunggu keputusan. Yang jelas, Isran memastikan jika realisasikan akan secepatnya bisa selesai.

"Harus segera diselesaikan, sebelum kontestasi politik," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved