Kasus Covid-19 Terus Menurun, Waspada Hadapi Event Nasional dan Libur Nataru

TRIBUNKALTIM.CO - Evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali terus dilakukan setiap minggunya.

Semua indikator dan permasalahan di lapangan terus dievaluasi, terutama beberapa indikator utama seperti level asesmen situasi pandemi dan capaian vaksinasi.

Sampai saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik.

Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus).

Juga data reproduction rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Transformasi Digital Jadi Kunci Percepatan Capaian Target Cetak Biru MEA 2025

Secara nasional kasus aktif per 18 Oktober sebesar 17.374 kasus atau 0,43 persen (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3 persen (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus).

Jumlah rata-rata penambahan kasus konfirmasi harian dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga terus menunjukkan tren penurunan.

Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari (7DMA) berada di angka 975.

Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga relatif stabil di kisaran 170 ribu orang.

Apabila dilihat dari masing-masing kelompok provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:

• Sumatera: RR= 95,78 persen dan CFR = 3,56 persen dengan penurunan -95,64 persen

• Nusa Tenggara: RR = 97,05 persen dan CFR = 2,34 persen dengan penurunan -95,66 persen

• Kalimantan: RR = 96,27 persen dan CFR = 3,16 persen dengan penurunan -95,84 persen

• Sulawesi: RR = 96,46 persen dan CFR = 2,63 persen dengan penurunan -93,69 persen

• Maluku & Papua: RR = 95,84 persen dan CFR = 1,75 persen dengan penurunan -89,27 persen

Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Komitmen Pemerintah Dorong Ekspor Komoditas Melalui Optimalisasi Kebijakan

Sementara tingkat RR nasional sebesar 96,19 persen, CFR nasional adalah 3,38 persen, dan penurunan kasus aktif nasional yakni -95,69 persen.

"Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah kab/kota level 4 turun dari 132 kab/kota menjadi 0 kab/kota, sementara itu kab/kota level 1 naik tajam dari 0 kab/kota menjadi 77 kab/kota," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM secara virtual di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Level asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik, di mana sudah tidak ada provinsi di level 4, hanya ada 1 provinsi di level 3, dan sebanyak 23 provinsi di level 2.

Sedangkan di level 1 sudah ada 3 provinsi yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau.

Untuk di tingkat kab/kota di luar Jawa-Bali (sebanyak 386 kab/kota), sudah tidak ada kab/kota di level 4, hanya ada 24 kab/kota di level 3, sebanyak 285 kab/kota di level 2, dan sudah ada 77 kab/kota di level 1.

Sedangkan khusus untuk 6 kab/kota yang menerapkan PPKM level 4 pada periode ini masih ada 3 kab/kota lainnya yang masih tetap pada level asesmen 3 (Bangka, Bulungan, dan Tarakan), namun sudah ada 3 kab/kota yang mengalami perbaikan ke level 2 (Pidie, Padang, dan Banjarmasin).

"Namun demikian, untuk penetapan level PPKM, selain mendasarkan pada data level asesmen situasi pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih kurang dari 40 persen, akan dinaikkan satu tingkat Level PPKM yang lebih tinggi," ungkap Menko Airlangga.

Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu.

Baca juga: Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri

Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat seperti di tempat permainan anak di mal, bioskop, tempat wisata.

"Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa-Bali, untuk PPKM level 1 akan diterapkan di 18 kabupaten/kota, PPKM level 2 akan diterapkan pada 157 kabupaten/kota, sedangkan PPKM level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 kabupaten/kota," tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Pelaksanaan Event Nasional

Untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sudah resmi ditutup pada 15 Oktober 2021, tercatat pada 17 Oktober 2021 bahwa jumlah total Kasus Konfirmasi Covid-19 sebanyak 176 kasus (terdiri dari 97 atlet, 49 official, 7 coach, 10 wasit, 9 media, 2 panpel, 1 juri, dan 1 keamanan), atau sebesar 1,7 persen dari total peserta PON yang mencapai 10.066 orang dengan positivity rate 1,13 persen dari total yang dilakukan testing, yang tersebar di 16 cabor (dari 37 cabor yang dipertandingkan) dan 30 kontingen dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari kontingen DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

"Sudah lebih dari 60 persen dari Peserta PON yang sudah melewati masa karantina (lewat 5 hari), sisanya dalam beberapa hari ini terus dimonitor, terutama karantina di daerah-daerah," imbuhnya.

Baca juga: Berikan Manfaat Besar untuk Mantan PMI, Menko Airlangga Semangati Penerima Kartu Prakerja di NTB

Prokes pada saat kedatangan di daerah asal atau tujuannya telah diatur dengan Adendum ke-II SE Kasatgas Nomor 17/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

"Juga untuk World Superbike Mandalika yang sudah siap untuk 25 ribu penonton, dan di Kabupaten Lombok Tengah sudah tercapai 70 persen vaksinasi dosis pertama, dan (penonton) yang membeli tiket harus sudah 2 kali vaksin," paparnya.

Sementara itu, untuk kegiatan nasional yang lain adalah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara, dari tanggal 16-25 Oktober 2021.

Untuk monitoring dan pengawasan dilakukan oleh KemenDagri dan Satgas Penanganan Covid-19, di mana penerapan prokes mengikuti ketentuan seperti yang diterapkan di PON Papua, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satgas Prokes untuk mengawasi prokes di lapangan.

Demikian juga pasca pelaksanaan STQH, setiap pemerintah daerah akan menyiapkan karantina terpusat di daerah masing-masing, dan berlaku kewajiban untuk melakukan Karantina selama 5X24 jam.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga.

Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan.

Update Program PEN

Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 15 Okt 2021 sudah mencapai R p428,21 triliun atau 57,5 persen dari pagu Rp 744,77 triliun, yang terdiri atas:

• Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp 115,84 triliun (53,9 persen);

• Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp 122,47 triliun (65,6 persen);

• Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp 67,00 triliun (56,8 persen);

• Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp 62,60 triliun (38,5 persen);

• Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp 60,31 triliun (96,0 persen).

Baca juga: Airlangga Tinjau Persiapan WSBK di KEK Mandalika, Harapkan Dorong Eksposur Pariwisata Indonesia

Realisasi klaster kesehatan yang sebesar Rp 115,84 triliun yang utama adalah untuk diagnostik (testing dan tracing) realisasi sebesar 66,6 persen atau R p3 triliun; therapeutic yang digunakan untuk insentif dan santunan nakes sebesar 73,9 persen atau Rp 14 triliun dari pagu Rp 18,94 triliun; dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 41,5 persen atau Rp 23,97 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp 122,47 triliun antara lain digunakan untuk program PKH sebesar 73,4 persen atau Rp 20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6 persen atau Rp 29,26 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7 persen atau Rp 16,91 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun; dan BSU sebesar 75,60 persen atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.

"Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8 persen DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut," tutup Menko Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Bantuan Tunai PKL dan Warung di Provinsi NTB Paling Cepat dan Tepat Sasaran

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (*)