Breaking News:

News Video

NEWS VIDEO Marak Bertebaran Swalayan Modern di PPU, DPRD Pertanyakan izin

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP)

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Jonathan Roy

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas terkait izin dan regulasi pada peraturan bupati (perbub) PPU nomor 71 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas perbub nomor 28 tahun 2015 tentang penataan dan perizinan usaha toko modern.

Kegiatan RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi oleh wakil Ketua II, Hartono Basuki dan dihari oleh Asisten III Bidang Pembangunan dan Ekonomi Ahmad Usman, Kepala Dinas Perizinan PPU Alimudin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop) PPU Kuncoro, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Durajat serta ahli pakar.

Disebutkan Raup saat ini telah marak bermunculan retail modern atau swalayan modern di Kabupaten PPU. Hal itu tentu menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil di PPU.

"Saat ini retail modern atau swalayan modern banyak bertebaran mulai dari Kecamatan Sepaku, Babulu, Waru, hingga Penajam. Dan itu cukup banyak dan tentunya kita harus melihat banyak faktor dalam kegiatan RDP ini," kata Raup di Gedung DPRD PPU, Senin (18/10/2021).

Disebutkan Raup, dengan banyaknya toko modern atau swalayan modern di Kabupaten PPU saat ini, pihaknya mempertanyakan terkait dengan regulasi dari peraturan bupati (perbub) PPU nomor 71 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas perbub nomor 28 tahun 2015 tentang penataan dan perizinan usaha toko modern.

"Yang pertama menyangkut regulasi, atau perbub yang sudah di buat sebelumnya," kata dia.

Dijelaskannta dengan adanya retail modern yang bermunculan tentunya berdampak pada pelaku usaha kecil atau UMKM lokal telebih dalam kondisi pendemi Covid-19 saat ini.

"Kita tahu ekonomi saat ini lagi agak sedikit sulit, tentunya kita punya tanggung jawab moral terhadap masayarakat yang ada di sekitar khususnya UMKM atau pelaku usaha, masalah UMKM ini lah menjadi pertimbangan. Ada yang saling keterkaitakan antara aturan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat," kata Raup.

Ditambah Rayo, dengan banyaknya retail modern yang bermula saat ini, pihaknya juga mempertanyakan izin-izin retail modern tersebut.

"Yang jelas dengan kondisi banyaknya swalayan, kita berharap sampaikan dulu seperti apa sih aturan yang sudah di buat untuk perbup ini. Karena banyak hal disitu bukan hanya persoalan perbubnya tetapi mengangkut masalah izin izin," pungkasnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved