Berita Kaltim Terkini

Asisten I Pemprov Kaltim Minta OPD Lakukan Pemetaan Jabatan

Pemprov Kaltim sebelumnya menggelar rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Surabaya, Selasa (19/10/2021)

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Pemprov Kaltim gelar rakor terkait Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Surabaya, Selasa (19/10/2021). Rakor yang diadakan di hotel Santika Surabaya itu diikuti oleh beberapa pejabat struktural Pemprov Kaltim. TRIBUNKALTIM.CO/PEMPROV KALTIM 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebelumnya menggelar rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Surabaya, Selasa (19/10/2021).

Rakor yang diadakan di hotel Santika Surabaya itu diikuti oleh beberapa pejabat struktural Pemprov Kaltim.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jauhar Efendi ketika dikonfirmasi, Rabu (20/10/2021) menyimpulkan, beberapa yang harus dilakukan di lingkungan Pemprov Kaltim. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, jabatan struktural di pemerintahan harus dipangkas.

Tujuannya untuk menyederhanakan birokrasi. "Tujuannya tentu sangat baik. Supaya pelayanan publik lebih cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama," ucap Jauhar Efendi dalam keterangan tertulis.

Untuk itu perombakan struktural pemerintahan tidak serta merta instan begitu saja. Perlu beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memangkas jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim.

Baca juga: INFO CPNS Kaltim: Penjadwalan Ulang Tes SKD Seleksi CPNS 2021 di Berau, Lokasi Ujian di Balikpapan

Baca juga: Dir Bimkemas dan PA Bersama Jajaran Kemenkum Kaltim Monitoring Kegiatan Andikpas di Tenggarong

Baca juga: Kerjasama Penguatan Hukum, Kejati Kaltim MoU dengan PT Sucopindo (Persero)

"Kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan serta merta. Harus dilakukan kajian yang mendalam, dengan memperhatikan kondisi unik di lapangan," ucapnya.

Dalam rakor tersebut, ia memberikan beberapa arahan. Terdapat empat arahan yang harus diperhatikan para peserta ataupun pejabat di Pemprov Kaltim.

"Pertama lakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kemudian lakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Ketiga, lakukan pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi," ucapnya.

Baca juga: Kerjasama Penguatan Hukum, Kejati Kaltim MoU dengan PT Sucopindo (Persero)

"Terakhir lakukan pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang terdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional," ucapnya.

Usai rakor kemarin, rombongan melakukan studi ke BPSDM Jawa Timur dan Banyuwangi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved