Berita Samarinda Terkini

Sidang Judicial Riview UU Minerba Digelar, DPR RI Sebut Permohonan Jatam dan Walhi tak Jelas

Sidang judicial riview UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya digelar pada Senin (8/11/2021) siang tadi

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Suasana Sidang Judical riview UU Minerba digelar pada Senin (8/11/2021) siang tadi dengan agenda mendengarkan keterangan perwakilan DPR RI. TRIBUNKALTIM.CO/HO/ Tangkapan Layar chanel Youtube Mahkamah Konstitusi RI 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Sidang judicial riview UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya digelar pada Senin (8/11/2021) siang tadi.

Pada persidangan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin ketua MK Anwar Usman pertama-tama mengumumkan jika pihak pemerintah kembali batal memberikan keterangan dalam sidang uji materi, dengan alasan pihak pemerintah atau perwakilan dari Presiden Joko Widodo bukan berasal dari pejabat eselon I.

"Oleh karena untuk kuasa presiden yang akan membacakan seharusnya menurut perpres paling tidak eselon I, sehingga ya mohon maaf ya harus ditunda pada sidang berikutnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, siang tadi.

Penundaan agenda perwakilan pemerintah pun juga disampaikan melalui alasan tertulis kepada majelis hakim.

"Kuasa presiden ada surat yang meminta penundaan sidang," imbuhnya.

Baca juga: Gubernur Isran Noor Tanggapi UU Minerba, Hambat Kaltim Menindak Tambang Ilegal

Baca juga: Sidang Lanjutan Judicial Review Terkait UU Minerba Ditunda, Ini Kata Dinamisator Jatam Kaltim

Baca juga: Pihak DPR Tidak Hadir, Lanjutan Sidang Judicial Review UU Minerba di MK Ditunda

Meski perwakilan pemerintah ditunda persidangannya, namun tidak demikian dengan perwakilan DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Arteria Dahlan Anggota Komisi III DPR RI ditunjuk sebagai perwakilan legislatif.

Dihadapan majelis hakim, Arteria melalui siaran daring menilai permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja obscure atau tidak jelas.

Adapun permohonan tersebut, kata Arteria, yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), dan beberapa pihak lainnya yang merupakan petani dan nelayan.

"Jadi permohonan para pemohon itu kabur. Mereka hanya menyebutkan batu uji tersebut berkaitan dengan pokok permohonannya dan tidak menyebut batu uji yang berkaitan dengan legal standing," kata Arteria.

Ia melanjutkan, dalam uraian kedudukan hukum atau legal standing-nya para pemohon sama sekali tidak menguraikan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji.

Sebagaimana sesungguhnya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon diberikan oleh Undang-Undang 1945 melalui batu uji yang diberikan.

Adapun para pemohon meminta pengujian materi dalam beberapa pasal dalam UU Minerba.

Yakni Pasal 4 Ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 17A Ayat 2, Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 31A Ayat 3, Pasal 35 Ayat 1, Pasal 37, Pasal 40 Ayat 5 dan 7, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72.

Kemudian, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151 UU Minerba, dan Pasal 162 (juncto Pasal 39 UU Cipta Kerja).

Selanjutnya, Pasal 169A Ayat 1, Pasal 169B Ayat 3, Pasal 169C huruf g, Pasal 172B Ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C UU Minerba.

Dalam pasal-pasal tersebut, para pemohon menilai multitafsir sehingga merugikan hak konstitusional.

Baca juga: BREAKING NEWS Fraksi Rakyat Kaltim Demo di Kantor Gubernur Meminta Cabut UU Minerba

Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah membatalkan keberlakuan pasal-pasal tersebut dan nantinya, pada agenda sidang lanjutan pihak pemohon akan mengajukan saksi dan ahli yang mana terdiri dari empat orang setiap masing-masingnya.

"Untuk itu sidang ditunda, hari Senin 6 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB, dengan catatan cv dan keterangan tertulis ahli dari pemohon,  diserahkan selambat-lambatnya dua hari sebelum waktu persidangan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup," pungkas ketua MK Anwar Usman. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved