Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kaltim, Pansus RPJMD Sampaikan Laporan Akhir

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Romadhony Putra Pratama menyampaikan laporan akhir Panitia Khusus Pembahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kaltim 2019-2023, Senin (8/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menyampaikan laporan hasil akhirnya pada Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kaltim, Senin (8/11/2021).

Wakil Ketua Pansus RPJMD Kaltim, Romadhony Putra Pratama menyampaikan, tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis (renstra) perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Baca juga: Penyampaian Hasil Reses Enam Dapil, DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-27

Selain itu, memperkuat pondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pada masa mendatang serta sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keberhasilan pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dalam proses penyusunan Raperda RPJMD Kaltim 2019-2023 agar memperhatikan pasal 98 ayat 2, pasal 101 ayat 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, pasal 327 ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tahapan proses evaluasi Raperda RPJMD," kata Romadhony ketika menyampaikan laporan akhir Pansus RPJMD.

Baca juga: Banmus DPRD Kaltim Sharing Pengaturan Jadwal ke DPRD Sulsel

Bilamana dalam proses evaluasi Kemendagri mewajibkan penyempurnaan raperda, lanjut dia, maka DPRD melalui pansus bersama pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan Raperda RPJMD.

"Dengan demikian, batas waktu masa kerja Pansus RPJMD berakhir bersamaan dengan berakhirnya evaluasi Raperda RPJMD," sebutnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved