Breaking News:

Berita Paser Terkini

Wujudkan Program Responsif Gender, Bimtek DP2KBP3A Paser Diikuti 11 Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, yang berlangsung di salah satu hotel yang ada di Balikpapan, Selasa (16/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah.

Bimtek tersebut bertujuan mewujudkan Kabupaten Paser Responsif Gender, yang dimulai sejak sejak 14 sampai 18 November 2021 di salah satu hotel yang ada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (16/11/2021).

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Amiruddin Ahmad mengatakan, pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan mempunyai peran bagi pembangunan lingkungan sekitar.

Guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah.

Baca juga: Pemkab Paser Bakal Beri Penghargaan ke Perusahaan Melalui CSR Award 2021

Baca juga: Wujudkan Responsif Gender di Kabupaten Paser, DP2KBP3A Gelar Roadshow Advokasi PUG

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Responsif Gender, DP2KBP3A Paser Lakukan Roadshow Advokasi PUG

"Dengan demikian, perempuan membantu masyarakat membebaskan dari keterbelakangan dan kemiskinan" katanya.

Menurutnya, perempuan tetap harus dilibatkan dalam berbagai bidang kemampuan, terlepas dari sedikit banyaknya jumlah perempuan.

"Untuk itu pemerintah daerah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat, salah satu upaya yang dilakukan yaitu PPRG," terang Amir.

Disisi lain, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rustan mengatakan usai pelatihan, isu gender dapat diintegrasikan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender melalui Gender Analysis Pathwaya (GAP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Gender Budgeting Statemen (GBS).

Baca juga: Pemkab Paser Dorong Percepatan Pembentukan Instansi Vertikal BNNK

"Agar PPRG bisa terlaksana di setiap perangkat daerah, koloborasi antara perangkat daerah ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan PUG lebih efektif dan efesien," terangnya.

Hal itu juga di pertegasa oleh Kabid PUG dan PP Kasrani, yang menginginkan semua perangkat daerah dan pemerintah desa tiap tahunnya di wajibkan menyusun PPRG.

"Minimal 2 kegiatan dan terus ditingkatkan jumlah kegiatan yang disusun PPRG di setiap perangkat daerah dan desa," kata Kasrani.

Penyusunan PPRG wajib di dasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja, yang dikenal 3E (Ekonomis, E?sien dan Efektif) serta menambahkan prinsip Equity (E), ini menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan Visi Bupati Paser menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

Baca juga: Pemkab Paser Menatap Digitalisasi Pelayanan Perangkat Daerah Secara Menyeluruh

Adapu yang menjadi narasumber pada Bimtek tersebut, yaitu dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPPSP) Semarang Jawa Tengah, Indra Kertati dan Wulan Aji Prabaningrum.

Peserta berasal dari 11 perangkat daerah, diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas PUTR, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perikanan, Bapenda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKPSDM, dan DP2KBP3A. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved