Berita Pemprov Kalimantan Timur

Buka Sosialisasi Pergub Kaltim 23/2021, HM Sa'bani: Hibah Pemprov Kaltim Harus Lebih Selektif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan lebih selektif dalam pemberian hibah.

Editor: Diah Anggraeni
Humasprov Kaltim/IST
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, HM Sa'bani saat membuka Sosialisasi Pergub Kaltim 23/2021, Kamis (18/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan lebih selektif dalam pemberian hibah.

Selain itu, hibah juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, HM Sa'bani saat membuka Sosialisasi Pergub Kaltim 23/2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

"Jadi, pemberian dana hibah itu tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi ada syaratnya. Yaitu, mereka yang menerima harus jelas keberadaannya, statusnya, sehingga pemerintah memberikan bantuan juga tidak bertentangan dengan hukum. Tentu pemberian hibah harus selektif," tegas HM Sa'bani ketika membuka Sosialisasi Pergub Kaltim 23/2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dilaksanakan Biro Kesra Setprov Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Toleransi Beragama Menuju Kaltim Berdaulat, Butuh Peran Seluruh Elemen

Sa'bani menjelaskan, Pemprov Kaltim telah membuat pergub yang secara khusus mengatur tentang tata cara pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Aturan atau dasar hukum ini menjadi pedoman untuk dilaksanakan.

Bahkan, patut diketahui adalah, hibah yang diberikan kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang dibatasi maksimal Rp 200 juta, kecuali untuk hibah kepada pemerintah dan organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang.

"Sementara hibah kepada lembaga–lembaga seperti majelis taklim, kelompok tani yang ada di kabupaten/kota diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Karena, kami yakin kabupaten/kota juga punya dana," jelasnya.

Baca juga: Kembangkan Potensi Para Perajin Lokal, Dekranasda Kaltim Belajar Ekraf ke Bandung

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur H Andi Muhammad Ishak menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka memberikan pemahaman dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota agar pemberian dana hibah maupun bantuan sosial perlu hati-hati.

Hadir sebagai narasumber Kepala Bappeda Kalimantan Timur HM Aswin dan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur H Sa’adudin.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi, hadir perwakilan dari Kabupaten Berau, Paser, PPU dan Kota Balikpapan yang meliputi asisten, Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, dan kabag Kesra. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved