Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

UMP Kaltara 2022 Naik Rp 15.934, FKUI Akui Tak Keberatan

Kalangan buruh dari Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Kaltara mengaku tidak keberatan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara ta

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Ketua Koordinator Daerah FKUI Kaltara Mesran. Ia menyampaikan, ke depan pihak Disnakertrans harus lebih inklusif dalam melakukan pembahasan penetapan UMP. TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kalangan buruh dari Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Kaltara mengaku tidak keberatan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara tahun 2022 sebesar Rp 15.934.

Kenaikan tersebut menjadikan UMP Kaltara pada tahun depan sebesar Rp 3.016.738 dari sebelumnya Rp 3.000.804 pada 2021.

Menurut Koordinator Daerah FKUI Kaltara Mesran, dengan situasi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seberapa maka besaran kenaikan upah dapat diterima.

"Kami pada dasarnya tidak keberatan," kata Mesran, Jumat (19/11/2021).

"Mungkin saat ini kenaikan tidak seberapa, mudah-mudahan kalau ekonomi Kaltara naik upah bisa naik," tambahnya.

Baca juga: UMP Kaltim Naik Hanya 1,11 Persen, Komisi IV DPRD Minta Beri Ruang Recovery kepada Pengusaha

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Naik 1,11 Persen, Disnakertrans Kalimantan Timur Sebut Tidak Bisa Diutak-atik Lagi

Mesran menyampaikan, ke depan pihak Disnakertrans harus lebih inklusif dalam melakukan pembahasan penetapan UMP.

Mengingat pada rapat pembahasan Kamis lalu di Tarakan, pihak FKUI tidak dilibatkan dalam bagian Dewan Pengupahan.

"Kami tidak dilibatkan dalam pengupahan, upah itu harusnya disepakati bersama-sama, FKUI tidak ikut, mereka memilih atas dasar selera," tuturnya.

Tak hanya itu, pihak FKUI juga menginginkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam menjalankan kewajiban pembayaran upah minimum.

"Kita harapkan ke depan pengawasan, kalau perusahaan tidak menerapkan aturan UMP ini bagaimana, karena masih banyak perusahaan yang belum jalankan," katanya.

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Naik Rp 50 Ribu, Pemprov Minta Perusahaan yang Keuangannya Baik Jangan Terlalu Pelit

"Yang kami tahu masih banyak perusahaan di perkebunan kelapa sawit itu tidak menjalankan UMP, jadi ini perlu sekali pengawasan pemerintah," ucapnya berharap. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved