Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

UMP Kaltara 2022 Naik Rp 15.934, Kadis Haerumuddin: Pak Gubernur Sudah Tanda Tangan

Pihak Disnakertrans Kaltara memastikan besaran kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp 15.934 sudah disetujui oleh Gubernur Kaltara

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Kepala Disnakertrans Kaltara Haerumuddin, menyatakan, Gubernur Kaltara menyetujui rekomendasi kenaikan UMP hasil dari rapat Dewan Pengupahan pada Kamis lalu dan telah ditandatangani dalam bentuk Surat Keputusan atau SK. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pihak Disnakertrans Kaltara memastikan besaran kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp 15.934 sudah disetujui oleh Gubernur Kaltara.

Kepala Disnakertrans Kaltara Haerumuddin menyebut, Gubernur Kaltara menyetujui rekomendasi kenaikan UMP hasil dari rapat Dewan Pengupahan pada Kamis lalu dan telah ditandatangani dalam bentuk Surat Keputusan atau SK.

"Sudah, bahkan Pak Gubernur tadi sudah menandatangani SK penetapan UMP," kata Haerumuddin, Jumat (19/11/2021).

"SK itu berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang kita hasilkan dalam rapat kemarin," tambahnya.

Baca juga: UMP Kaltara Naik Rp 15.934, Buruh Kecewa Minta Ini ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang

Baca juga: UMP Kaltara 2022 Diajukan ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Kenaikan Sebesar Rp 15.934

Baca juga: UMP Kaltara 2021 Sebesar Rp 3.000.804, Pjs Gubernur: Kita Mengikuti SE Menaker pada Masa Pandemi

Dengan adanya SK tersebut, maka UMP Kaltara sebesar Rp3.016.738 efektif berlaku mulai 1 Januari 2022.

"Itu berlakunya 1 Januari 2022, dan itu nanti jadi indikator perhitungan UMK di Kabupaten Kota," tambahnya.

Terkait tuntutan buruh agar pihak pemerintah lebih aktif mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya, Haerumuddin mengaku Disnakertrans telah memiliki program pengawasan.

"Nanti pasti akan kita turunkan pengawas untuk monitor perusahaan-perusahaan, itu ada program rutin, jadi kita tidak menunggu ada laporan," katanya.

Baca juga: UMK Tarakan 2020 akan Dibahas Minggu Depan, Disnaker Pastikan Lebih Besar daripada UMP Kaltara

"Jadi tanpa ada laporan itupun sudah ada pengawasan rutin," ujarnya.

Bila nantinya ada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban, pihak Disnakertrans telah memiliki skema pengawasan bahkan sampai ke jalur hukum.

"Kalau ada nanti kita kasih peringatan, kasih nota satu, lalu kita pantau lagi, kalau masih belum jalankan kita kasih nota kedua," terangnya.

"Kalau tidak diindahkan kita lanjutkan jalur hukum, jadi tidak ada nota tiga, jadi jalur kita itu jalur pengawasan dan jalur pembinaan, kalau tidak menaati kita serahkan ke penyidik," katanya.

Pihaknya optimis pengawasan akan optimal, mengingat di tahun ini, pihak Disnakertrans akan menerima tambahan aparat pengawasan dari seleksi CPNS Kaltara.

"Tahun ini itu memang pengawas masih kurang dan anggaran kita juga masih kurang, tapi tahun depan ada tambahan pengawas CPNS dan anggaran juga akan kita tingkatkan," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved