Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

UMP Kaltara Naik Rp 15.934, Buruh Kecewa Minta Ini ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang

Sejumlah buruh dan pekerja mengungkapkan kekecewaannya atas kenaikan besaran upah minimum provinsi atau UMP Kaltara sebesar Rp15.934.

TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Ilustrasi - Buruh dalam aksi solidaritas May Day di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Selasa 1 Mei 2018. UMP Kaltara 2020 ditetapkan sebesar Rp 3.000.804. TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejumlah buruh dan pekerja mengungkapkan kekecewaannya atas kenaikan besaran upah minimum provinsi atau UMP Kaltara sebesar Rp15.934.

Kenaikan UMP sebesar 0,53 persen dibandingkan UMP tahun 2021 itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan pada Kamis lalu.

Menurut Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Korwil Kaltara Daniel, dalam pembahasan penetapan UMP seharusnya ada data pembanding sebagai acuan selain data dari BPS.

Seperti halnya data dari hasil survei kebutuhan hidup layak atau KHL di Kaltara. "Ini tidak ada data pembanding jadi cukup mengecewakan," kata Daniel, Jumat (19/11/2021).

"Kami dari serikat menolak karena data perhitungan formulasi itu dari BPS, data ini tiba-tiba diminta oleh Kemenaker, karena kan tidak ada data pembandingnya dengan survei KHL di Kaltara," tambahnya.

Baca juga: UMP Kaltara 2022 Diajukan ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Kenaikan Sebesar Rp 15.934

Baca juga: UMP Kaltara 2022, Disnakertrans Pastikan Naik

Baca juga: UMP Kaltara 2022, Gubernur Zainal Paliwang Pastikan Diumumkan Pekan Ini

Pihaknya mengaku akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kaltara, agar dalam pembahasan penetapan UMP ke depan, juga dimasukan data dari hasil survei KHL.

"Kami juga akan rekomendasikan kepada Pak Gub untuk penetapan 2023 nanti ada tim survei untuk KHL itu," ujarnya.

Kini dengan ditetapkannya besaran kenaikan UMP Kaltara, pihaknya berharap agar kenaikan upah minimum dapat dilaksanankan oleh pihak pelaku usaha dan diawasi oleh pemerintah.

"Ini tentu harus diawasi, karena banyak juga perusahaan tidak membayar sesuai UMP, jadi pengawasan harus lebih diperketat," pesannya.  (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved