Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

DPRD Tanggapi Kenaikan UMK 2022 Samarinda: Semua Pihak Memahami Kondisi

Wakil ketua III DPRD Kota Samarinda, menanggapi terkait disepakatinya kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Samarinda.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Wakil Ketua III DPRD Samarinda, Subandi, menegaskan, imbas pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh dunia usaha dan pihak swasta selama dua tahun terakhir membuat perusahaan membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi operasionalnya, Senin (22/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua III DPRD Samarinda, menanggapi terkait disepakatinya kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Samarinda untuk tahun 2022 yang tidak sampai 1 persen.

Menurutnya imbas pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh dunia usaha dan pihak swasta selama dua tahun terakhir membuat perusahaan membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi operasionalnya.

Meskipun Subandi menyadari jika dilihat dari segi kebutuhan hidup masyarakat di Kota Samarinda, jumlah kenaikan yang ada memang belum ideal untuk menunjang hal tersebut.

Sebenarnya kalau bicara ideal kebutuhan hidup di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, minimal Rp 3,5 juta.

"Namun untuk kondisi sekarang menurut saya di angka Rp 3 juta sudah proporsional dengan situasi yang ada," ungkapnya pada Senin (22/11/2021).

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda ke Parlemen DKI Jakarta, Belajar Penerapan e-Parking

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Ahmad Vananzda Minta Pemkot Perhatikan Pegawai Non ASN Sudah Lama Mengabdi

Baca juga: PPKM Level 3 Seluruh Indonesia, Komisi IV DPRD Samarinda Sebut Strategi Cegah Lonjakan Covid-19

Ia mengatakan bahwa hingga bulan-bulan ini masih ada perusahaan yang mengeluhkan beratnya operasional selama masa pandemi Covid-19.

Omset yang menurun ditambah dengan beban operasional yang tetap membuat Subandi berpendapat kenaikan UMK dengan kisaran puluhan ribu rupiah tersebut masih proporsional.

"Tapi harapannya seiring waktu, apabila perekonomian sudah membaik, sektor riil sudah berjalan dan pandemi sudah tidak ada, (UMK) bisa menyesuaikan, karena kehidupan layak saat ini minimal Rp 3,5 juta," tuturnya menambahkan.

Dewan pengupahan kota telah menyepakati UMK Samarinda tahun 2022 mengalami kenaikan tidak sampai 1 persen.

Meski belum dapat menyebutkan nominal pasti dari kenaikan UMK tersebut dewan pengupahan kota melalui kepala dinas tenaga kerja (Disnaker) kota Samarinda jumlah kenaikan yang ditetapkan telah mengacu pada aturan dan formula penghitungan upah minimum berdasarkan regulasi yang berlaku.

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Sarankan Pemkot Lebih Inovatif dan Kreatif agar PKL Mau Jualan di Pasar

Subandi menyampaikan agar masyarakat dan pekerja di Samarinda bisa memahami kondisi yang ada terkait keputusan yang telah ditetapkan.

"Saya bukan dalam rangka membela pengusaha, tapi kita juga harus fair melihatnya, kondisi nya sekarang ini memang sedang di situasi pandemi," pungkas Subandi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved